Bisnis.com, PALEMBANG - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di wilayah Sumatra Selatan masih menemukan sejumlah faktor penghambat sehingga realisasinya belum optimal.
Sepanjang tahun 2017-2024, pelaksanaan PSR di Sumsel mencapai luasan 73.207 hektare (ha) dengan rincian 52.173 ha sudah ditanam dan sisanya masih proses penyiapan lahan dan tumbang chipping.
Namun, jika berdasarkan data tahun 2017-2023, realisasi PSR di Sumsel seluas 69.965 ha. Dengan demikian, capaian PSR di tahun lalu baru mencapai 3.242 ha atau bahkan tidak sampai 50% dari target yang ditetapkan pada 2024 yakni 11.500 ha.
Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Sumsel Havisman mengatakan pelaksanaan replanting sawit rakyat di wilayah itu secara umum tidak ada keluhan dari masyarakat.
Menurutnya, dari sisi persyaratan administrasi juga tidak ada yang menyulitkan karena yang diminta adalah dokumen-dokumen yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat selaku pemilik kebun.
“Evaluasi mungkin secara teknis di lapangan saja seperti penyediaan alat-alat chipping, jumlah penyedia untuk melakukan chipping, atau penyesuaian jadwal antara ketersediaan benih dan waktu tanam,” jelasnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (25/3/2025).
Baca Juga
Kendati demikian, dia memandang rendahnya PSR di tahun sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa kondisi seperti masyarakat yang memilih menunggu adanya plafon baru dalam PSR.
Diketahui pada 2024, pemerintah melalui BPDPKS telah memutuskan untuk meningkatkan nilai pembiyaan PSR dari Rp30 juta per hektare menjadi Rp60 juta per hektare.
“Sehingga masyarakat banyak yang menunda untuk melakukan pengajuan sampai sudah dianggarkan, mungkin tahun ini akan lebih banyak (PSR),” kata Havisman.
Selain itu, keputusan masyarakat menunda peremajaan sawitnya lantaran harga sawit yang relatif tinggi selama setahun terakhir. Oleh karenanya, masyarakat melihat pohon sawit tua yang masih menghasilkan tetap bisa dimanfaatkan.
“Ini yang tetap kita sampaikan kepada masyarakat untuk segera melakukan peremajaan karena meskipun ada hasil tapi produktivitas rendah,” tegasnya.
Di samping itu, Havisman mengatakan bahwa efisiensi yang tengah dilaksanakan saat ini tidak memberikan dampak terhadap program PSR. Sehingga pelaksanaan program tersebut akan berjalan seperti biasa.
“Sejauh ini belum ada (instruksi pengurangan PSR) karena memang ini sudah menjadi program pemerintah dan dananya seharusnya tersedia, karena tidak merupakan dana APBN murni melainkan dana yang dihimpun khusus untuk kelapa sawit,” pungkasnya.
