Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyebutkan sasaran vaksinasi bagi penduduk di daerah itu mencapai 3 juta penduduk.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Arry Yuswandi mengatakan 3 juta penduduk itu adalah orang yang memiliki usia 18-59 tahun, sesuai dengan kriteria untuk vaksin Sinovac. Sementara untuk total penduduk di Sumbar saat totalnya mencapai 5 juta jiwa lebih.
"Kalau sasaran vaksinasi di Sumbar ada 3 juta penduduk. Jumlah itu telah kita usulkan ke Kementerian Kesehatan agar Sumbar mendapat kuota vaksin. Tapi untuk tahap awal kita baru dapat 36.920 dosis vaksin Sinovac," katanya ketika dihubungi Bisnis di Padang, Jumat (15/1/2021).
Dia menyebutkan untuk 36.920 dosis vaksin itu telah didistribusikan untuk dua daerah yakni Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Hari ini Jumat (15/1) Kota Padang melaksanakan vaksinasi. Sementara untuk Kabupaten Pesisir Selatan, yang sebelumnya direncanakan bersamaan dilakukan dengan Kota Padang, nyatakan harus diundur.
"Informasi yang diperoleh hari ini, Pesisir Selatan diundur pelaksanaan penyuntikan vaksin Covid-19 nya, karena bupati tidak lagi di tempat," ujarnya.
Baca Juga
Arry menjelaskan dari 36.920 dosis vaksin itu telah didistribusikan untuk Kota Padang yang memulai melakukan vaksin hari ini jumlahnya mencapai 18.400 dosis dan Pesisir Selatan 3.640 dosis Sinovac.
Artinya saat ini masih tersisa 14.872 dosis vaksin Sinovac di gudang Dinkes Sumbar. Kendati tersisa cukup besar, Pemprov Sumbar juga belum bisa memastikan, 14.872 dosis vaksin itu kapan akan didistribusikan untuk daerah lain.
"Untuk mendistribusikan sisa dosis vaksin tahap pertama itu, belum bisa dipastikan untuk daerah mana. Karena masih menunggu arahan pemerintah pusat," jelasnya.
Sebab salah satu alasan kenapa baru dua daerah di Sumbar yang kini mendapatkan kuota vaksin Sinovac itu, nantinya setelah berjalan di dua daerah itu, Pemprov Sumbar akan melakukan evaluasi.
Artinya, bila di dua daerah itu berjalan dengan baik. Maka ada kemungkinan hasil evaluasi dari Sumbar bisa sampai ke pemerintah pusat, dan barulah akan diketahui apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Pemprov Sumbar.
"Kemarin pejabat yang tergabung dalam Forkopimda Sumbar telah mengikuti vaksin. Dari 12 orang yang diikutkan, hanya 8 orang yang dinilai layak untuk di vaksin, sementara 4 orang lagi harus ditunda dengan alasan kesehatan, salah satunya Gubernur Sumbar," sebutnya.
Menurut Arry dengan adanya langkah awal vaksinasi terhadap pejabat petinggi di Sumbar yang tergabung dalam Forkopimda itu, dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksinasi Covid-19 itu aman, dan tidak seperti yang dikhawatirkan.
Karena memang, informasi soal efek vaksin Sinovac cukup banyak tersebar di media sosial yang menyebutkan menimbulkan efek yang kurang baik. Akibatnya kekhawatiran masyarakat pun tidak terhindarkan.
"Sekarang di Sumbar telah dibuktikan oleh Forkopimda yang tergabung di dalamnya TNI, Polri, Kejaksaan, dan lainnya. Termasuk Presiden Joko Widodo yang telah divaksin pertama di Indonesia ini," tegasnya.
Selain itu, Arry juga belum bisa memastikan kapan vaksin tahap II akan masuk ke Sumbar. Bahkan dia pun mengakui tidak tahu pasti, apakah nantinya vaksin yang akan masuk masih vaksin Sinovac atau vaksin buatan Indonesia yakni merah putih.
"Yang jelas kita telah menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa di Sumbar sasaran vaksinasinya itu sebanyak 3 juta penduduk," ungkapnya.
Sementara itu, di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Ferimulyani Hamid mengatakan, Wali Kota Padang Mahyeldi akan divaksinasi pagi ini.
Sebelum pemberian vaksin, pimpinan daerah Kota Padang tersebut akan melakukan screening atau pemeriksaan untuk memastikan apakah sehat atau tidak untuk diberi vaksin.
Ferimulyani menyebutkan, untuk tahap pertama Pemerintah Kota Padang telah menerima 18.400 dosis vaksin Covid-19, dimana antara jumlah itu diperuntukan bagi 9.128 tenaga kesehatan.
"Vaksin yang kita pakai adalah Sinovac. Sudah ada sertifikat halal dari MUI, kemudian izin pemakaian dari BPOM. Sinovac adalah jenis vaksin mati atau inaktif yang tujuan salah satu adalah upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19," tegasnya. (k56)
