Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Komitmen Sumbar Wujudkan Target Nasional 12,7 Juta Ha Lahan Perhutanan Sosial

Saat ini capaian luas lahan perhutanan sosial 287 hektare lebih dan telah memberikan dampak ekonomi bagi 175.000 kepala keluarga.
Pekerja melakukan perawatan bibit tanaman hutan yang dikembangkan UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (BSPTH) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat, di Kota Padang, Senin (6/11/2023). Sebanyak 250.000 bibit dengan 17 jenis tanaman hutan yakni mahoni, surian, bayur, trembesi, gaharu, pinang, dan berbagai jenis tanaman lainnya yang dikembangkan UPTD BSPTH Dishut Sumbar untuk didistribusikan secara gratis baik kepada masyarakat maupun untuk Perhutanan Sosial. Bisnis/Muhammad Noli Hendra
Pekerja melakukan perawatan bibit tanaman hutan yang dikembangkan UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (BSPTH) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat, di Kota Padang, Senin (6/11/2023). Sebanyak 250.000 bibit dengan 17 jenis tanaman hutan yakni mahoni, surian, bayur, trembesi, gaharu, pinang, dan berbagai jenis tanaman lainnya yang dikembangkan UPTD BSPTH Dishut Sumbar untuk didistribusikan secara gratis baik kepada masyarakat maupun untuk Perhutanan Sosial. Bisnis/Muhammad Noli Hendra

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berkomitmen untuk ikut berperan dalam mewujudkan target nasional untuk luas lahan perhutanan sosial mencapai 12,7 juta hektare.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan sebagai bentuk komitmen Sumbar untuk kemajuan Perhutanan Sosial di Sumbar itu, di wilayah Sumbar juga menargetkan kawasan perhutanan sosial untuk dikelola masyarakat Sumbar bisa mencapai 700 ribu hektare lebih.

"Saat ini capaian luas lahan perhutanan sosial 287 hektare lebih dan telah memberikan dampak ekonomi bagi 175 ribu kepala keluarga," katanya, Senin (19/8/2024).

Dia menyebutkan capaian tersebut merupakan sumbangsih dan bentuk komitmen Pemprov Sumbar untuk mencapai target perhutanan sosial nasional sebesar 12,7 juta hektare.

Mahyeldi menyatakan bahwa dirinya mempunyai kepentingan untuk mengelola perhutanan sosial. Hal ini dikarenakan kurang lebih 81% masyarakat Sumbar berada di sekitar hutan, dengan artian 57% penduduk Sumbar bergerak di pertanian termasuk perhutanan.

"Kami sangat serius untuk memberikan perhatian kepada masyarakat, agar tidak mengganggu hutan, melakukan penebangan, maupun membakar hutan," tegasnya.

Tidak hanya itu, Mahyeldi melihat perhutanan sosial yang turut memperluas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, dapat berdampak pada peningkatan jumlah unit usaha berbasis kehutanan, serta nilai tambah dan produksi perhutanan menjadi upaya yang dilakukan Pemprov Sumbar melalui Dinas Kehutanan.

Untuk itu, Pemprov Sumbar akan berupaya menghadirkan alternatif pusat ekonomi berbasis komoditas hasil hutan bukan kayu, seperti madu, kopi, rotan, manau, pasak bumi dan ekowisata.

"Dengan tujuan agar masyarakat dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari hutan, tanpa menebang pepohonan," sebutnya.

Dia berharap pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan diharapkan memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan tanpa harus menebang pohon," katanya.

Gubernur menekankan, tidak hanya Dinas Perhutanan, tapi seluruh stakeholder lintas sektor ikut terlibat. Sehingga program Perhutanan Sosial dapat menjadi jawaban atas persoalan kemiskinan.

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi menyampaikan program perhutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak hanya bicara soal dampak ekonomi, tapi juga turut mengajak masyarakat untuk peduli dengan hutan.

Bahkan semenjak hadirnya perhutanan sosial di Sumbar, telah banyak muncul usaha-usaha baru dari masyarakat, mulai dari bergerak pada sektor ekowisata, perkebunan, perikanan, hingga peternakan.

"Bicara soal manfaat terhadap ekonomi, memang itu yang diharapkan. Tapi secara tidak langsung, program Perhutanan Sosial telah turut mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk menjaga hutan," katanya.

Menurutnya melalui program itu, diharapkan dapat mengubah tata kelola hutan menjadi model pengelolaan bersama masyarakat. Karena dengan adanya Perhutanan Sosial ini, artinya negara turut memberi jaminan kelestarian sumber daya hutan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

"Karena hutan yang dikelola itu, ada hutan lindung dan lainnya. Asalkan komitmen tidak merusak hutan, silahkan diambil manfaatnya," ujar dia.

Yoz menyebutkan hingga Juli 2023 tercatat capaian luas kawasan Perhutanan Sosial di Sumbar sampai saat ini 287.554 hektare, dengan 205 unit skema hutan perhutanan sosial yang berdampak pada 175.892 KK. Capaian ini berkontribusi pada 12,9% penduduk yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Capaian luas kawasan sudah lebih dari 50% yang dilakukan dalam bentuk skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

"Jadi skema ini dilaksanakan langsung oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama," jelasnya.

Dikatakannya program unggulan sistem pengelolaan perhutanan sosial di Sumbar tersebut saat ini telah menjadi percontohan pengelolaan perhutanan sosial di tingkat nasional.

"Hal ini menunjukan masyarakat Sumbar mulai sadar soal menjaga hutan," tegasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper