Bisnis.com, PALEMBANG — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengimbau perusahaan konsesi di wilayah Sumatra Selatan untuk menyiapkan kesiapsiagaan dalam menangani potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun ini.
Menurutnya dari data satelit periode Januari hingga Mei 2025, karhutla di Sumatra Selatan (Sumsel) sekitar 5 hektare.
Namun begitu, Hanif meminta perusahaan untuk tetap melakukan antisipasi dan kesiapan penanganan karena potensi karhutla besar di wilayah itu masih sangat jelas.
“Saya sudah bersurat ke Gubernur [Sumsel Herman Deru] untuk segera melakukan evaluasi persiapan dari para pemegang konsesi sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” ujarnya dalam rapat konsolidasi kesiapsiagaan karhutla di Sumsel, Sabtu (24/5/2025).
Dia memerinci sejumlah hal yang patut disiapkan oleh para perusahaan. Beberapa di antaranya adalah sumber daya manusia (SDM), perlengkapan alat, serta pendanaan yang akan digunakan.
Hanif juga menegaskan agar Gubernur Sumsel dapat memberikan sanksi kepada para perusahaan pemegang konsesi yang kedapatan tidak melakukan kesiapan tiga instrumen tersebut.
Baca Juga
“Kalau tidak diberikan sanksi oleh Gubernur, maka kami yang akan turun langsung untuk memberikan sanksi, karena ini langkah kita dalam upaya menekan terjadinya karhutla yang besar di Indonesia,” kata dia.
Dia menyebutkan angka karhutla di Indonesia cenderung mengalami penurunan dan membandingkan pada 2023. Saat itu, mencapai kisaran 1 juta hektare, sedangkan tahun ini 1.000 hektare.
“Dari Januari sampai Mei ini karhutla secara merata di Indonesia 1.000 hektare. Terbanyak di Riau 600 hektare dan Kalimantan Barat 400-an hektare. Sementara Sumsel itu hanya 5 hektare,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan bahwa karhutla sering terjadi di lahan terbengkalai.
“Seperti lahan yang izin lokasinya tidak bisa dilanjutkan, lahan hak guna usaha (HGU) tidak produktif atau juga karena faktor kelalaian,” tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan ada dukungan regulasi dari pemerintah pusat yang sifatnya tidak hanya sekadar mengancam, khususnya kepada masyarakat.
“Jadi lebih ke bagaimana membina karena mereka tidak pilihan lain seperti menanami dan sebagainya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Susanto mengatakan bahwa pihaknya telah menyebar surat edaran kewaspadaan, pedoman teknis pencegahan, hingga peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi rutin ke anggotanya.
Menurutnya, pihaknya juga menekankan pentingnya ketersediaan sumber air yang cukup di lokasi rawan kebakaran.
“Kolaborasi harus dilakukan semua pihak dalam upaya pencegahan dan mitigasi karhutla, Gapki juga telah melatih 13 angkatan anggota dalam penanganan karhutla,” pungkasnya.
