Bisnis.com, PADANG ARO - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, jadikan Perhutanan Sosial lokomotif untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat karena sebagian besar perekonomian di daerah itu bersumber dari pertanian dan perkebunan.
Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi mengatakan Pemkab berencana untuk mengintegrasikan pembangunan daerah dengan pengembangan potensi nagari melalui perhutanan sosial. Hal tersebut merupakan upaya konkret dari pemerintah untuk membangun sektor kehutanan yang disandingkan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Potensi pengembangannya yang tinggi dan jumlah penduduk yang menggantungkan ekonominya pada hasil pertanian, maka dengan dikolaborasikan dengan pemanfaatan Perhutanan Sosial, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (11/7/2025).
Perhutanan Sosial yang merupakan program dari Kementerian Kehutanan RI untuk mendorong perekonomian di pedesaan, kata Yulian, sangat cocok bagi kondisi perekonomian di Solok Selatan, untuk itu Pemkab Solok Selatan berencana mengintegrasikan untuk pembangunan daerah.
Menurutnya berbagai potensi yang ada di nagari dapat terus dikembangkan melalui pengelolaan perhutanan sosial dengan berinovasi menciptakan terobosan baru, memanfaatkan peluang serta daya saing kompetitif yang tidak dimiliki daerah lain. Selain itu kolaborasi juga dibutuhkan untuk menciptakan kolaborasi pentahelix yang akan mewujudkan tujuan bersama.
“Pengembangan pemanfaatan perhutanan sosial ini sebenarnya sudah mulai dilakukan di Kabupaten Solok Selatan. Secara keseluruhan, saat ini di Solok Selatan terdapat 17 unit Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang memanfaatkan lahan seluas 36.983 hektar. Dari KPS tersebut, terdapat 33 unit Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS),” jelasnya.
Baca Juga
Dikatakannya pengembangan tersebut ini terfokus di tiga wilayah, yakni di Simancuang Kecamatan Pauh Duo, Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu. Ketiganya telah menghasilkan produk seperti pupuk kompos, kopi, dan beras organik.
Kemudian, Direktur KKI Warsi yang diwakili oleh Project Manager KKI Warsi Sumbar Rice Rahma Dewita mengatakan ketiga KPS di tiga wilayah tersebut telah melakukan pengelolaan hutan di wilayahnya termasuk memanfaatkan hutan sosial tersebut untuk meningkatkan perekonomiannya.
"Dalam satu dekade masyarakat telah diberikan kewenangan untuk mengelola hutan di wilayahnya. Setelah mendapatkan izin perhutanan sosial, lalu ada refleksi apa yang didapatkan masyarakat setelah memperoleh izin tersebut," ujar dia.
Menurutnya selain terjadi peningkatan perekonomian dari hasil pertanian, wilayah di sekitar pemanfaatan tersebut wilayah nagari lebih terjaga, hutan terjaga, dan mata pencaharian masyarakat juga terjaga.
Bahkan dengan pengelolaan hutan yang lebih baik, ditemukan fakta di Pakan Rabaa bahwa telah terjadinya penurunan intensitas banjir dan galodo.
Dikatakannya selain mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan hutan sosial dari Warsi, masyarakat juga mendapatkan bantuan pendanaan senilai Rp500 juta selama tiga tahun.
Ketiga KPS yang telah sukses ini dinilai akan mampu menjadi contoh dan rujukan dalam pemanfaatan hutan sosial bagi nagari-nagari lainnya.
_1669213676.jpg?w=184&h=104)
