Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna berupaya menjadikan Kabupaten Kepulauan Natuna sebagai hub logistik untuk menekan harga komoditas yang cukup tinggi di wilayah terluar Indonesia tersebut.
Bupati Natuna Cen Sui Lan mengatakan bahwa dengan jumlah penduduk hanya sekitar 80.000 jiwa, Natuna tidak akan menarik untuk jadi pangsa pasar bagi kegiatan impor.
"Vendor akan berpikir dua kali kalau hanya untuk penuhi kebutuhan lokal. Karena itu, Natuna bisa dijadikan sebagai hub logistik barang menuju wilayah lain seperti Kalimantan dan Sulawesi," katanya, Selasa (26/8/2024).
Menurut Cen, pembukaan jalur langsung menuju Natuna akan memangkas biaya logistik yang selama ini sangat mahal.
"Dari China ke Natuna itu jaraknya 2.300 km. Tetapi jika harus memutar ke Jakarta, Surabaya, lalu Batam bisa mencapai 10.000 km. Ini yang membuat harga barang di Natuna melambung tinggi," katanya lagi.
Selain impor, sejumlah komoditas lokal seperti kelapa, pinang, pisang, dan hasil pertanian juga dinilai berpotensi besar untuk diekspor ke pasar luar negeri, terutama China dan Singapura.
Baca Juga
"Untuk saat ini, Bea Cukai, KSOP dan Balai Karantina Pertanian di Tanjungpinang mendukung rencana ini. Mereka akan permudah regulasi dan perizinan agar kegiatan ekspor dan impor lancar," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan ia mendorong Pelabuhan Selat Lampa di Natuna segera beroperasi penuh.
Dengan dukungan infrastruktur dan regulasi, Natuna diyakini dapat menjadi gerbang internasional kegiatan ekspor-impor.
"Kami masih perlu bahas bersama apa saja yang harus dipersiapkan, mulai dari izin impor, neraca kebutuhan, hingga fasilitas karantina, imigrasi, dan bea cukai. Semua harus lengkap," katanya lagi.
Ia menambahkan peran pemerintah pusat sangat penting dalam mempermudah regulasi.
“Kalau bicara pelabuhan internasional, kita butuh dukungan bea cukai, port authority, karantina, dan imigrasi. Fasilitas itu sebenarnya sudah ada, tinggal kita lengkapi. Lebih cepat lebih baik," jelasnya.
Ansar menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan. Menurutnya, menjamin ketersediaan barang pokok sekaligus menekan inflasi tidak bisa dilakukan tanpa adanya kebijakan afirmatif dari pusat.
"Daerah perbatasan seperti Natuna memang membutuhkan kebijakan afirmasi dari pemerintah pusat. Tanpa itu, sulit bagi kita menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, dan tidak mudah menjaga fluktuasi inflasi," ungkapnya.(239)
.jpg?w=300&h=221)
