Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Herryandi Sinulingga AP bersama tim IT melakukan kunjungan kerja ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo), Kamis (18/7/2024).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memastikan data pemerintahan Pemkab Muba aman. Sebelumnya, tim tersebut melakukan koordinasi dan konsultasi ke kantor Badan Siber dan Sandi Negara.
Rombongan kunker yang dikomandoi langsung Kepala Dinas Kominfo Muba Herryandi Sinulingga AP ini disambut hangat oleh Tim Penyelenggaraan Layanan PDNS dan Konsolidasi Data Center Instansi Ke PDNS pada Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemenkominfo Taufiq Dinianto, Account Support dan Servis Manajemen Wukir Nur Seto Kuncoro dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Keamanan Cloud.
Kepala Dinkominfo Muba Herryandi Sinulingga AP menyampaikan bahwa kedatangan pihaknya ke PDNS Kemenkominfo tersebut adalah untuk memastikan data pemerintahan Kabupaten Muba yang ditempatkan di PDNS aman.
“Dimana mulai 20 Juni 2024 telah terjadi peretasan sistem elektronik di PDNS 2 berlokasi di Surabaya sehingga sejumlah layanan publik secara elektronik di Indonesia yang ditempatkan di PDNS 2, termasuk layanan imigrasi dan layanan pemerintahan pusat dan daerah, seperti persuratan Srikandi mengalami gangguan. Hal ini yang menjadi salah satu latar belakang kami mengunjungi PDNS,” ungkapnya dalam keterangan pers.
Dia menjelaskan sebagian aplikasi elektronik Pemkab Muba ditempatkan di PDNS Kemenkominfo.
Baca Juga
“Pemkab Musi Banyuasin telah menempatkan bekap data dan aplikasi di PDNS Kemenkominfo. Untuk itu, kami ingin mengetahui keamanan operasional aplikasi tersebut sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, aplikasi ini adalah aplikasi penting, terutama aplikasi e-Office yang digunakan setiap hari oleh seluruh ASN yang berjumlah ribuan yang dipergunakan Pemkab Muba.
Selain itu, pihaknya juga menanyakan tentang langkah-langkah konkret yang harus dikolaborasikan untuk peningkatan keamanan sistem elektronik Pemkab Muba bisa berjalan dengan baik di kemudian hari sehingga kemungkinan dan akibat dari bahaya peretasan ini bisa diminimalisir.
“Selain keamanan IT, pada kesempatan ini kami juga membawa usulan lokasi secara lengkap, termasuk titik koordinat untuk pembangunan BTS di wilayah Musi Banyuasin yang masih ada 56 desa yang blankspot. Data dan lokasi blankspot secara lengkap kami laporkan untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh Kemenkominfo dan BAKTI,” ulasnya.
Sementara itu, perwakilan dari PDNS Taufiq Dinianto menjelaskan bahwa aplikasi yang ditempatkan dan dioperasionalkan di PDNS 1 termasuk aplikasi Pemkab Muba saat ini berjalan dengan normal seperti biasa.
“Untuk keamanan data apabila terjadi akibat dari peretasan, maka beliau menawarkan layanan backup data dari PDNS ini. Jadi semua data terutama data yang penting dan urgen yang ditempatkan di PDNS dapat di-backup juga di PDNS dengan cara mengajukan surat permohonan untuk backup datanya ke PDNS,” tuturnya.
Diketahui, sebelumnya bahwa Dinas Kominfo telah memiliki backup data di Kemenkominfo untuk aplikasi yang server-nya berlokasinya di Dinas Kominfo. Dengan adanya layanan backup data di PDNS ini, akan menambah maksimalnya keamanan data elektronik Pemkab Muba ke depannya.
Pada kesempatan ini juga, diserahkan surat Pj Bupati Musi Banyuasin Nomor B-000.1.1/230/KOMINFO/2024 tanggal 8 Mei 2024 mengenai Daftar Wilayah Blank Spot Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 untuk Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Dimana sejak 2019 ada 103 desa di Musi Banyuasin masih blankspot dan sampai saat ini sudah terbangun 47 BTS berdasarkan usulan telah ditindaklanjuti sesuai usulan setiap tahun sampai tahun 2023. Pada 2024 ini masih tersisa 56 desa masuk wilayah blankspot yang diusulkan kembali untuk menjadi prioritas Kemenkominfo dan BAKTI.
