Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah pusat bakal menurunkan alokasi transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026 menjadi Rp650 triliun, turun dari Rp850 triliun pada 2025.
Menanggapi hal ini, ekonom Universitas Riau Edyanus Herman Halim menilai penurunan dana transfer seharusnya tidak semata-mata dipandang dari sisi jumlah, tetapi pada bagaimana pembangunan di daerah benar-benar dijalankan sesuai kebutuhan rakyat dan wilayahnya.
“Bagi daerah seharusnya bukan sekadar jumlah uang yang turun secara nominal, tetapi yang penting pembangunan di daerah dilaksanakan sesuai kebutuhan pemajuan daerah, baik rakyatnya maupun wilayahnya. Siapapun yang melaksanakan baik pemerintah pusat atau daerah, silakan saja, yang penting hasilnya optimal dan berdampak,” ujar Edyanus, Selasa (19/8/2025).
Dia mencontohkan, pembangunan infrastruktur menuju pusat-pusat destinasi wilayah harus tetap dijalankan, baik oleh instansi vertikal maupun pemerintah daerah. Menurutnya, daerah harus mampu menyusun kebutuhan pembangunan secara holistik, tepat sasaran, dan terukur.
“Pemerintah pusat harus mencermati itu secara strategis dan adil sehingga implementasinya sesuai dengan harapan masyarakat dan efektif. Jadi dari mana uang itu bersumber tidak menjadi persoalan,” katanya.
Lebih lanjut, Edyanus menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan dalam pengelolaan dana publik.
Baca Juga
“Titik kuncinya adalah bagaimana uang rakyat itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jangan sampai ada kesan berebut menguasai uang, tetapi tidak becus dalam menggunakannya untuk kemajuan anak bangsa,” pungkasnya.
