Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Barat realisasi APBN sampai dengan 30 November 2023 di Regional Sumbar menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Kanwil DJPb Sumbar Syukriah HG mengatakan pertumbuhan positif terlihat dari realisasi pendapatan negara di Sumbar tercatat mencapai Rp7,25 triliun dari target APBN 2023 atau 90,22%.
Dia menjelaskan secara nominal, realisasi komponen pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp5,7 triliun atau 85,23% dari target, yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp5,17 triliun dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp539 miliar,
Sedangkan penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp1,5 triliun, tumbuh 28,77% (yoy), disebabkan karena adanya peningkatan realisasi PNBP yang bersumber dari pendapatan PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU.
"Kondisi ini sesuai harapan kami, kendati memang butuh kerja keras untuk bisa mencapai realisasi yang 90,22% ini. Karena melihat pada Semester I-2023 lalu jauh dari 50%," katanya, Kamis (21/12/2023).
Dia menjelaskan pada tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi pendapatan BLU dan pendapatan PNBP Lainnya, pendapatan tertinggi berasal dari pendapatan BLU sebesar Rp957,39 miliar atau tumbuh 26,40%.
Baca Juga
Sementara pendapatan PNBP lainnya sebesar Rp576,65 miliar atau tumbuh 32,93% guna mengoptimalisasi penerimaan PNBP dari Satker BLU.
"Saya juga telah menghimbau kepada satker BLU untuk segera melakukan pengesahan pendapatan ke KPPN paling sedikit satu kali dalam setiap triwulan," tegasnya.
Di sisi lain, Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp27.738,05 miliar yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,20%.
Menurutnya kenaikan angka ini didominasi oleh peningkatan Belanja Barang sebesar Rp1.008,40 miliar atau tumbuh 33,80% menjadi sebesar Rp3.991,79 miliar.
Selain itu, realisasi TKD mengalami kontraksi sebesar 0,84% (yoy) yang utamanya disebabkan oleh penurunan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp211,08 miliar atau turun 16,64% (yoy).
Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan bulan November 2023 tumbuh sebesar 2,25% untuk tahun 2022 sebesar 0,55%.
Syukriah menyebutkan pertumbuhan belanja pegawai tersebut banyak ditunjang oleh adanya peningkatan belanja untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai non PNS terutama dosen, guru dan tenaga penyuluh keagamaan serta adanya kenaikan pagu.
"Dan belanja untuk pembayaran gaji dan tunjangan PPPK di banyak satker karena adanya pengangkatan PPPK di tahun 2023 ini," jelasnya.
Sedangkan untuk penyaluran TKD sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp17,91 triliun atau 89,07% terhadap total alokasi TKD 2023, capaian ini lebih rendah dibandingkan TA 2022 yang terealisasi sebesar 92,24% atau senilai Rp18,27 triliun.
Untuk itu, secara umum penurunan realisasi TKD didorong oleh penurunan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Sedangkan, realisasi Dana Insentif Fiskal (DIF) mengalami ekspansi yang cukup besar sebanyak 84,04% dari tahun sebelumnya, realisasi Dana Desa mengalami ekspansi sebesar 10,73%, dan realisasi DAK Non Fisik mengalami ekspansi sebesar 5,01%.
Secara nominal, penyaluran TKD tertinggi terdapat pada Pemprov Sumbar Rp2.927,10 miliar dan terendah di Kota Padang Panjang Rp406,45 miliar.
Sedangkan secara persentase salur dari total alokasi TKD tertinggi adalah Kota Padang Panjang 96,34% dan terendah adalah Kabupaten Pasaman Barat 84,32%.
"Jadi dari kondisi ini, kami perkirakan tahun 2024 akan lebih baik lagi kinerjanya. Karena sepanjang tahun 2023 ini banyak kinerja yang dievaluasi," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
