Bisnis.com, MEDAN - Sumatera Utara (Sumut) menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Sumatera Utara (Sumut) tahun 2024 sebesar Rp67,82 triliun pada Rabu (13/12/2023).
DIPA itu langsung diserahkan secara digital oleh Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin kepada kementerian/lembaga dan kabupaten/kota.
Ia meminta agar setiap pihak yang menerima segera mengeksekusi program-program yang sudah direncanakan pada awal tahun 2024.
“Begitu diterima, langsung dieksekusi (rencana kerja/program), itu berdampak pada program yang berkaitan langsung dengan masyarakat,” kata Hassanudin saat penyerahan DIPA dan TKD kepada kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota, seperti keterangan yang diterima Bisnis, Rabu (13/12/2023) malam.
Tahun Anggaran 2024, Sumut menerima alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp44,19 triliun dan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp23,63 triliun.
Adapun rincian transfer ke daerah (TKD) antara lain Dana Bagi Hasil sebesar Rp2,04 triliun, Dana Alokasi Umum Rp26,07 triliun, DAK Fisik Rp3,45 triliun, DAK non fisik Rp7,79 triliun.
Baca Juga
Sementara Dana Desa di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4,58 triliun dan insentif fiskal Rp261 miliar.
Hassanudin mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kebijakan fiskal tahun 2024 dirancang untuk memperkokoh pondasi perekonomian.
Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan sistem perencanaan pembangunan yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas guna mencapai transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Ada 5 fokus alokasi APBN tahun 2024. Pertama, perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, percepatan transformasi ekonomi hijau. Ketiga, pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Keempat, penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah, dan kelima, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara," papar Hassanudin.
Dijabarkannya, perbaikan kualitas SDM dilakukan dengan menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
Sementara untuk akselerasi transformasi ekonomi hijau, disampaikan Hassanudin dapat dilakukan melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA), revitalisasi industri, penguatan ekonomi hijau, serta reformasi struktural.
Kemudian, langkah-langkah untuk peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program disebutnya harus terus diupayakan agar pemberian subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat tepat sasaran.
Hassanudin juga menekankan pentingnya menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang berdimensi regional dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah untuk penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah.
Serta, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan baik antar golongan maupun antar wilayah.
"Tahun depan, Sumut juga akan menyelenggarakan dua event besar yakni Pemilu serentak dan Pekan Olahraga Nasional Aceh-Sumut. Dalam rangka menyukseskan dua agenda besar dimaksud, Pemprov Sumut meluncurkan strategi Kolaborasi Antar Wilayah dan Antar Lembaga (KAWAL)," kata Hassanudin.
Strategi KAWAL sendiri merupakan bentuk kerja sama antarseluruh stakeholder baik secara lembaga maupun wilayah untuk mengoptimalkan setiap potensi yang ada.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut, Syaiful berharap agar kebutuhan belanja disusun sesuai prioritas.
"Transparansi dan akuntabilitas harus terus ditingkatkan untuk menghindari potensi korupsi," katanya.
Ia juga berharap agar tercipta sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan APBN untuk pembangunan Sumut yang selaras. (K68)
