Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Barat mencatat realisasi APBN sampai dengan 30 November 2023 di Regional Sumbar menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Kepala Kanwil DJPb Sumbar Syukriah HG menjelaskan pertumbuhan positif tersebut terlihat pada realisasi pendapatan negara di Sumbar tercatat mencapai Rp7,67 triliun dari target APBN 2023.
"Secara nominal, realisasi komponen pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp4,60 triliun atau 70,45% dari target," katanya, Rabu (29/11/2023).
Dia menyampaikan realisasi itu terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp5,16 triliun dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp578,32 miliar. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp1,47 triliun.
Menurutnya dengan demikian kinerja penerimaan pajak yang sangat baik dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terus membaik seiring dengan kenaikan angsuran PPh Badan serta rendahnya basis penerimaan tahun sebelumnya dikarenakan restitusi yang cukup besar.
Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp27,47 triliun, kinerja yang sangat baik pada belanja negara didorong oleh pertumbuhan positif pada komponen belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah sejalan dengan penguatan spending better.
Baca Juga
"Kalau untuk belanja pemerintah pusat mencapai sebesar Rp8,70 triliun yang didorong oleh pertumbuhan pada seluruh komponen belanja," jelasnya.
Pertumbuhan tertinggi yaitu pada realisasi belanja barang sebesar 33,32% yang didorong oleh meningkatnya kinerja pada seluruh jenis belanja barang. Belanja barang juga ditunjang oleh adanya kenaikan pagu sebesar Rp1,08 triliun pada tahun 2023.
Selain itu, pertumbuhan yang cukup signifikan juga terjadi pada komponen belanja bantuan sosial yaitu sebesar 21,79% yang didorong oleh telah diterbitkannya seluruh Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan sehingga pencairan dananya sudah dapat dilakukan serta didorong oleh adanya penambahan jumlah siswa penerima bantuan.
Syukriah menyampaikan untuk transfer ke daerah terealisasi sebesar Rp18,76 triliun atau tumbuh sebesar 20,04 yang didorong oleh pertumbuhan positif pada komponen DBH, DAU, Dana Insentif Fiskal, DAK Nonfisik serta Dana Desa.
"Peningkatan yang cukup tajam terjadi pada DAK Nonfisik yaitu sebesar Rp1,21 triliun diikuti dengan peningkatan pada komponen DBH sebesar 207,84%," ucapnya.
Penyaluran TKD tertinggi terjadi di Provinsi Sumbar sebesar Rp2,36 triliun dan yang terendah terjadi di Kota Padang Panjang dengan realisasi sebesar Rp326,55 miliar. Sementara secara persentase salur dari total alokasi, TKD tertinggi terjadi di Kota Pariaman dengan realisasi sebesar 78,44% dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 69,30%.
"Untuk daerah yang masih rendah realisasinya, kita harapkan untuk segera untuk bekerja, mengingat waktu yang tersisa di tahun 2023 ini kurang lebih satu bulan lagi," tutup Syukriah.
