Bisnis.com, PADANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatra Barat mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga Oktober 2023 mencapai 75,62% dari target tahun ini.
Kepala Bapenda Provinsi Dedi mengatakan pada tahun 2023 ini Pemprov menetapkan target PAD sebesar Rp3 triliun lebih. Artinya realisasi hingga Oktober 2023 tercatat Rp2,2 triliun lebih.
"Kami optimis realisasi PAD 2023 ini akan tercapai. Kendati masih perlu Rp8 miliar lagi untuk mencapai target, dan hal ini akan kami upayakan sesuai yang direncanakan dengan waktu yang tersisa jelang penutupan tahun 2023," katanya, Minggu (26/11/2023).
Dia menjelaskan dari realisasi PAD 2023 itu pajak daerah menjadi sektor yang besar memberikan peran dalam PAD Sumbar. Dimana saat ini realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp1,8 triliun lebih dari target Rp2,4 triliun lebih.
Untuk penerimaan pajak daerah ini hingga Oktober 2023 berada di 75,04%. Dari pajak daerah ini, penerimaan pajak dari pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi penerimaan yang terbesar yakni Rp653,7 miliar atau 76,46% dari target Rp855 miliar.
Selanjutnya ada bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) penerimaan pajak daerahnya Rp346,7 miliar atau 74,84% dari target 448 miliar. Lalu ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp487,2 miliar atau 74,84% dari target Rp651 miliar.
Baca Juga
"Untuk pajak daerah ini, yang rendah itu realisasinya pajak air permukaan, sampai Oktober 2023 tercatat Rp8,1 miliar atau baru 59,09% dari target yang mencapai Rp13,8 miliar," jelasnya.
Sedangkan untuk pajak rokok, realisasinya mencapai Rp352,8 miliar atau 71,20% dari target Rp495,5 miliar pada tahun 2023 ini.
Dia menyebutkan dalam menggenjot penerimaan pajak daerah ini, Pemprov Sumbar turut melakukan berbagai upaya, seperti melakukan razia kendaraan, serta dibantu adanya aplikasi SiDatuk, dan didorong melalui inovasi yang nama nya SiBijak yang artinya isi minyak bayar pajak.
Selain itu ada sektor retribusi daerah, Bapenda Sumbar mencatat realisasinya Rp10,6 miliar atau baru 47,12% dari target pada tahun 2023 ini sebesar Rp22,6 miliar.
Dedi menyatakan untuk sektor retribusi daerah ini, penerimaan terbesar adalah retribusi jasa usaha, dimana nilainya sebesar Rp7,3 miliar atau 43,57% dari target Rp16,8 miliar pada tahun ini.
Selanjutnya ada penerimaan dari retribusi jasa umum, realisasinya tercatat Rp3,2 miliar atau 61,08% dari target sebesar Rp5,2 miliar untuk tahun 2023.
"Secara umum realisasi PAD dari retribusi daerah ini belum mencapai 50% atau baru 47,12% hingga Oktober 2023. Sektor retribusi ini tentu menjadi perhatian kami agar target bisa tercapai 100% dengan waktu yang tersisa ini," tegasnya.
Tidak hanya itu, Bapenda juga mencatat ada sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, realisasinya terbilang sangat menggembirakan bahkan telah ada yang mencapai 100%.
Dedi merincikan untuk sektor tersebut, seperti PT Bank Nagari, PAD yang telah diberikan Bank Nagari untuk Sumbar Rp105,2 miliar dan realisasi ini sudah mencapai 100% bila dilihat posisi hingga Oktober 2023.
Begitu pun untuk PT Jamkrida Sumbar realisasinya Rp3,1 miliar atau sudah 100% dari target tahun ini. Sementara untuk PT Askrida realisasinya telah mencapai Rp8,5 miliar atau sudah 111% dari target Rp7,7 miliar.
"Askrida bahkan sudah melebihi dari target," tegasnya.
Selain itu, Dedi menyatakan kalau dibandingkan dengan BUMD lainnya yaitu PT Grafika, PT Balairung, dan PT Pembangunan Sumbar, sejauh ini belum ada tercatat mampu memberikan PAD bagi Sumbar, padahal dari segi target jauh dari BUMD sebelumnya yakni PT Bank Nagari, PT Jamkrida Sumbar, dan PT Aksrida.
"Target untuk PT Grafika itu Rp345 juta, PT Balairung Rp700 juta, dan PT Pembangunan Sumbar Rp20 juta saja. Hasilnya, sampai sekarang yang tercatat capaian atau realisasi masih nol (kosong)," ungkap dia.
Sedangkan untuk sektor lainnya PAD yang sah, realisasinya Rp318,3 miliar atau 73,85% dari target sebesar Rp431,1 miliar pada tahun 2023.
"Kami akan berupaya target-target yang telah ditetapkan itu dapat tercapai, karena dengan maksimalnya PAD terkumpul, maka baik pula bagi pembangunan di Sumbar," tutup Dedi.
.jpg?w=300&h=221)
