Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat menerima dana insentif sebesar Rp5,3 miliar dari pemerintah pusat karena dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Wakil Wali Kota Padang Ekos Akbar mengatakan, dana insentif tersebut telah diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan dana tersebut akan digunakan untuk terus berupaya menekan angka kemiskinan di Padang.
Wawako Ekos Albar mengatakan, kesuksesan Pemerintah Kota Padang dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kota Padang juga diganjar oleh pemerintah pusat dengan dana insentif fiskal sebesar Rp5,3 miliar.
"Kita tentu akan terus berupaya dengan berbagai langkah untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di Padang, salah satunya turut melibatkan berbagai pihak karena kondisi tersebut butuh kerja sama," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/11/2023).
Dia menyebutkan, berbicara soal kemiskinan di Kota Padang dari, bila dilihat dari 2010 sampai dengan 2022 mengalami tren penurunan yang signifikan, yakni dari 6,31% di tahun 2010 turun menjadi 4,26% di tahun 2022.
"Dari kondisi itu, artinya kami telah mengeluarkan sebanyak 6.070 jiwa keluar dari garis kemiskinan," ujarnya.
Baca Juga
Menurutnya, adapun program yang dilaksanakan mendukung program nasional untuk percepatan penghapusan kemiskinan melalui strategi rencana aksi, yaitu menurunkan beban pengeluaran, serta meningkatkan pendapatan, mengurangi kantong-kantong kemiskinan, serta monitoring dan evaluasi yang disalurkan melalui OPD yang memiliki program penanggulangan kemiskinan.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, pemprov menargetkan kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah pada tahun ini berada di angka nol persen.
Dia menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, masih ada sembilan kabupaten di Sumbar, di mana untuk angka kemiskinan berada di atas rata-rata angka kemiskinan provinsi, yakni 6,04%.
Adapun, sembilan daerah itu, Kabupaten Kepulauan Mentawai 13,97%, Pesisir Selatan 7,11%, Kabupaten Solok 7,12%, Padang Pariaman 6,25% Agam 6,22%, Limapuluh Kota 6,59%, Solok Selatan 6,51% dan Pasaman Barat 6,93%.
Sementara itu, untuk Kota Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, dan Pariaman, serta Kabupaten Dharmasraya, Tanah Datar dan Sijunjung, angka kemiskinannya berada di bawah provinsi.
"Kita konsentrasi dalam hal ini untuk mencapai nol persen," ujar Mahyeldi.
