Bisnis.com, MEDAN - Penetapan prioritas pembangunan di wilayah Sumatra Utara ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah hingga menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan mampu bersaing di tingkat nasional.
Hal itu disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumatra Utara (Sumut) Agus Tripriyono saat Konsultasi Publik di Hotel Grand Mercure, Medan, Rabu (15/2/2023).
Dalam paparannya, Agus mengatakan tujuan adanya pelaksanaan konsultasi publik ini adalah memperoleh masukan dan saling menyempurnakan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berkualitas dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang direncanakan melalui pencapaian indikator makro pembangunan daerah dan menetapkan prioritas pembangunan.
Agus juga menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang ditetapkan dalam Konsultasi Publik yang turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah itu.
"Yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial kemasyarakatan. Yang kedua, adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Ketiga, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif. Kemudian peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan penetapan prioritas pembangunan," ujarnya.
Meski begitu, Agus juga menyadari bahwa ketersediaan alokasi anggaran daerah tidaklah memadai untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah pembangunan yang ada di Sumut.
"Oleh karenanya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat atas komitmen terhadap percepatan penyelesaian proyek-proyek strategis nasional di Provinsi Sumatera Utara," ucap Agus.
Selain itu, lanjut Agus, ia juga berharap dukungan pemerintah pusat terhadap perwujudan beberapa rencana proyek strategis lainnya yang dibutuhkan daerah, khususnya di Sumut.
Pada kesempatan yang sama Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi memaparkan Konsultasi Publik perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukkan dari berbagai stakeholder, guna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan tahun 2024.
"Memperhatikan dengan aktif berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional dan provinsi tahun 2024 sebagai bagian dari menjamin sinkronisasi keselarasan dan kesinambungan pembangunan pusat dan daerah," tutur Teguh.
