Bisnis.com, PADANG — Komisi III DPRD Provinsi Sumatra Barat menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Hotel Balairung yang dinilai parlemen butuh evaluasi dari Pemprov Sumbar.
Ketua Komisi III DPRD Sumbar Ali Tanjung, mengatakan, terhitung sekitar 10 tahun lamanya Hotel Balairung tidak lagi memberikan kontribusi dividen pada kas daerah. Kondisi itu, patut dievaluasi, namun Pemprov Sumbar terkesan tidak perduli.
"10 tahun itu waktu yang tidak sebentar. Kenapa Pemprov Sumbar tidak mengambil langkah tegas. Atau Pemprov Sumbar bisa melakukan rekomendasi dari Komisi III DPRD," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (18/12/2022).
Dia menjelaskan dari hasil rapat bersama Komisi III DPRD Sumbar belum lama ini, mengeluarkan rekomendasi agar pengelolaan Hotel Balairung bekerjasama dengan pihak ketiga.
"Sangat disayangkan belum ada tindakan apa-apa dari Pemprov Sumbar melihat kondisi Hotel Balairung itu," ujar Ali.
Dia mencontohkan Hotel Preanger Bandung milik Pemprov Jawa Barat, saat ini total asetnya sebesar Rp200 miliar, hebatnya hotel tersebut menyumbang Rp29 miliar per tahun untuk kas daerah.
Baca Juga
Sementara kondisi Hotel Balairung, malah berbanding terbalik, dimana 10 tahun lamanya tidak memberikan deviden pada Pemprov Sumbar. "Artinya pola pengelolaan Hotel Preanger patut dicontoh oleh Pemprov Sumbar. Karena hasilnya telah ada," ungkap dia.
Ali juga menyorot langkah Pemprov Sumbar yang mengangkat Kepala Biro Perekonomian menjadi komisaris hotel tersebut, bagaimana nanti kinerjanya sebagai pembina dan pengurus BUMD, namun juga terlibat dalam pengelolaan Balairung, tentu akan berdampak buruk terhadap kinerja komisaris.
"Dengan jabatan tersebut, Kepala Biro Perekonomian tentu juga menerima gaji, namun sayang hotel itu tidak pernah untung," katanya.
Dihubungi terpisah, Direktur PT Balairung Citrajaya Sumbar, Buchari Bachter, tidak menampik pernyataan dari Komisi III DPRD Sumbar itu. "Bukan tidak ada. Sebenarnya ada dividen nya, cuma tidak signifikan," katanya, Minggu (18/12/2022)
Dia menjelaskan melihat pada tahun 2021 lalu, pendapatan Hotel Balairung sebesar Rp12 miliar dan menyumbangkan Rp650 juta ke kas daerah.
"Jadi memang tidak banyak, karena memang lagi menurun kegiatan-kegiatan yang digelar di Hotel Balairung, mulai dari awal pandemi yakni 2020 dan hingga 2022 pun dampaknya masih dirasakan," ujarnya.
Diakuinya bahwa kondisi di tahun 2022 pun belum normal dan kegiatan di hotel okupansi 75 persen dari 2019 atau sebelum Covid-19, sementara okupansi penginapan 50 persen.
Di satu sisi, pria yang akrab disapa Ai ini menyatakan ada baiknya jika DPRD mengusulkan Hotel Balairung bekerjasama dengan pihak ketiga.
Tapi Ai menginginkan kerja sama dalam bentuk investasi. Karena memang ada beberapa hal yang perlu direnovasi pada bangunan Hotel Balairung. "Nilai investasinya Rp10 hingga Rp15 miliar rupiah," sebutnya.
Ai menyebutkan melihat tahun 2019 lalu pendapatan Hotel Balairung mencapai Rp16 miliar. Sementara di tahun 2020 turun menjadi Rp8,6 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
