Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat meminta dukungan pemerintah pusat dalam melakukan percepatan penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota.
Gubernur Sumbar Mahyeldi bertepatan pada Kamis (16/5) kemarin dirinya bersama jajaran dinas terkait telah melakukan pertemuan dengan Komisi V DPR RI di Jakarta.
Pertemuan itu bermaksud untuk meminta dukungan dari segi anggaran, agar penanganan bencana alam di Sumbar bisa dikerjakan secepat dan semaksimal mungkin.
"Sama-sama kita ketahui bahwa kejadian bencana alam telah menimbulkan kerugian selama dua bulan terakhir. Saya berpikir kondisi yang ini, perlu adanya dukungan agar mitigasi dan penanganan dampak bencana di Sumbar bisa dikerjakan lebih cepat," katanya, Jumat (17/5/2024).
Dia menjelaskan hasil dari pertemuan itu, DPR RI memberikan respons yang positif, karena mereka menyadari juga telah terjadi berbagai kejadian bencana yang menimpa Sumbar sejak Maret 2024 atau sebelum Ramadan lalu.
Untuk itu, Mahyeldi memohon adanya dukungan Komisi V DPR RI dalam percepatan penanganan dampak bencana sekaligus percepatan peningkatan kualitas mitigasi bencana di Sumbar.
Baca Juga
"Kami berharap ada dukungan yakni untuk pembangunan sabo dam atau cek dam dan normalisasi sungai di kawasan Gunung Marapi. Lalu minta adanya dukungan dalam pembangunan flyover, serta percepatan pembangunan jalur tol Padang-Pekanbaru. Karena akses jalan di Sumbar saat ini juga turut terdampak bencana," ujarnya.
Berbicara soal sungai yang perlu dibangun sobodam itu, sedikitnya ada 15 sungai yang berhulu ke Gunung Marapi. Kendati ada dua cekdam lama di bagian hulu, ternyata tidak mampu untuk menahan laju lahar dingin yang mengalir.
"Bandingkan dengan Gunung Merapi Yogya, di mana ada 10 sungai tapi punya 250 sobodam. Makanya kami memohon dukungan Komisi V untuk pembangunan sabo dam senilai Rp750 miliar di Sumbar," sebutnya.
Mahyeldi juga menyampaikan permohonan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur utama yang berada di bawah kewenangan provinsi dan kabupaten dan kota di Sumbar.
Mulai dari soal infrastruktur terdampak bencana yang meliputi jalan, jembatan, dan sumber daya air, dengan total kebutuhan anggaran Rp589 miliar.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga memohon kepada Komisi V DPR mendukung percepatan perbaikan infrastruktur utama nasional yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
"Kita juga bermohon pembangunan flyover dari Air Terjun Lembah Anai sampai ke Silaiang, sebagai bagian dari rekonstruksi jalan nasional yang terban dan saat ini putus total di kawasan itu," kata gubernur.
Menurutnya jalan tersebut sangat penting bagi masyarakat dan perekonomian Sumbar dan provinsi-provinsi tetangga, karena merupakan akses utama jalan lintas Sumatra.
Selain perbaikan atas infrastruktur utama yang rusak, dia juga memohon dukungan Komisi V DPR RI untuk percepatan penyelesaian jalur tol Padang-Pekanbaru seksi Padang - Sicincin - Bukittinggi - Limapuluh Kota.
Dikatakannya keberadaan jalur ini menjadi sangat penting sebagai jalur alternatif utama, saat sewaktu-waktu terjadi bencana yang merusak jalan nasional, seperti kejadian bencana saat ini.
Begitu pun dengan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik yang sudah direncanakan melalui skema KPBU. "Hal ini juga kita sangat mohonkan dukungannya agar dipercepat, karena jalur ini sangat ekstrem dan sangat rawan longsor jika curah hujan kembali tinggi," ujar dia.
