Bisnis.com, PEKANBARU -- Guna mendukung pengendalian inflasi daerah, Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau melakukan serangkaian upaya antisipasi.
Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF. Hariyanto mengatakan upaya yang telah dilakukan pemda diantaranya, pengembangan tanaman cabai dengan total luasan 50 hektare (Ha).
"Seluruhnya bersumber dari dana APBD Provinsi Riau yang tersebar di Kota Pekanbaru 10 Ha, Kota Dumai 10 Ha, Kabupaten Rokan Hulu 10 Ha, Kabupaten Indragiri Hulu 5 Ha. Kemudian, Kabupaten Indragiri Hilir 5 Ha, Kabupaten Kampar 5 Ha dan Kabupaten Siak 5 Ha," ujarnya, Jumat (17/5/2024).
Selanjutnya, untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pemda Riau telah menyalurkan bantuan berupa benih cabai, pupuk NPK 39,5 ton, pupuk organik 31,35 ton, dolomit 22,2 ton. Lalu, fungisida 250 Kg, insektisida 100 liter dan mulsa plastik 500 roll, dengan total dana Rp1,42 miliar.
Penyaluran telah dilakukan oleh pemprov. Misalnya untuk Kelompok tani Amara Jaya di Pekanbaru memperoleh bantuan seluas 4 Ha, dengan bantuan benih cabai merah 60 bungkus, pupuk NPK 3.200 Kg, pupuk organik 2.400 Kg, dolomit 1.600 Kg, fungisida 20 Kg, insektisida 8 liter dan mulsa plastik 40 Roll.
Kemudian, bantuan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan cabai sebanyak 2 unit di Kabupaten Kampar dan Siak. Pengembangan Padi melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) atau Perluasan Areal Tanam (PAT) Padi 6.000 Ha, bantuan Peningkatan Produktivitas Padi 600 Ha.
Baca Juga
Lalu, sebutnya, bantuan penangkaran benih padi 500 Ha, bantuan alsintan pra panen dan pasca panen padi 79 unit, bantuan benih padi hibrida 1.000 Ha. Kemudian, bantuan penangkaran benih padi 50 Ha, gerakan pangan murah, SPHP Bulog telah dilaksanakan sebanyak 5 titik dari total 10 titik dan pasar tani telah dilaksanakan sebanyak 14 titik dari total 19 titik.
"Kedepannya, peningkatan produksi pangan Riau melalui pendampingan dan dukungan kepada petani, salah satunya melalui bantuan alsintan, saprodi, dan digital farming pertanian," ujarnya.
Saat ini TPID Provinsi Riau juga sedang mengupayakan pembentukan BUMD Pangan agar intervensi harga dan pasokan dapat dilakukan lebih baik, salah satunya melalui program contract farming, cold storage, kerja sama antar daerah (KAD)
Serta pembentukan pasar induk karena di Provinsi Riau belum terdapat pasar induk, agar pemantauan harga dan pasokan yang masuk ke Riau dapat terpusat.
Berbagai upaya pengendalian inflasi ini masuk dalam rangkaian program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yang telah dilaksanakan di Sumatra termasuk Riau.
Sebelumnya Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti memandang GNPIP Wilayah Sumatra memiliki manfaat luas yang tidak hanya berdampak untuk Provinsi Riau saj, namun juga sangat berdampak terhadap Indonesia.
Menurutnya sinergi dan kolaborasi merupakan sebuah formula penting dalam upaya pengendalian inflasi. Maka dari itu, kolaborasi menjadi suatu hal penting dalam upaya pengendalian inflasi.
"Inflasi di Riau tentunya bukan hanya menjadi tanggungjawab gubernur, bupati, dan wali kota di Riau, namun pengendalian inflasi ini menjadi tanggungjawab kita bersama. Oleh karena itu kolaborasi menjadi suatu faktor yang harus dilakukan dan jangan lupa juga memanfaatkan teknologi yang ada," jelasnya.
Sehingga target inflasi 2024 ini, dimana target se-Indonesia adalah 2,5 persen plus minus satu persen, artinya inflasi itu akan berkisar dari 1,5 hingga 3,5 persen, dan pihaknya akan berusaha mencapai target ini.
