Proyek Eco-City di Pulau Rempang yang Berkonflik dengan Warga, Begini Gambarannya

Proyek pengembangan Pulau Rempang sebagai eco-city diyakini akan memberikan keuntungan bagi negara dari sisi realisasi investasi, dan juga pendapatan negara.

Rifki Setiawan Lubis - Bisnis.com

Kamis, 7 September 2023 | 15:55

Pulau Rempang yang sedianya dikembangkan sebagai eco-city./Ist

Bisnis.com, BATAM - Proyek pengembangan Pulau Rempang sebagai eco-city diyakini akan memberikan keuntungan bagi negara dari sisi realisasi investasi, dan juga Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) lahan di pulau tersebut dari sisi pemasukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pulau Rempang sendiri memiliki luas sekitar 17.000 hektare. Rencananya, proyek eco-city akan mengubah permukaan pulau tersebut menjadi kawasan pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan energi baru dan terbarukan (EBT). Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp381 triliun, dan ditargetkan dapat menyerap 306.000 orang tenaga kerja hingga 2080.

Mengenai PNBP yang akan diterima BP Batam, maka bentuknya yakni Uang Wajib Tahunan (UWT). UWT dibayarkan oleh pemegang alokasi lahan kepada BP Batam sebagai pemegang HPL. Jenis UWT ada 2 yakni UWT alokasi baru (untuk 30 tahun), dan UWT perpanjangan (untuk 20 tahun berikutnya).

Pengembang resmi Pulau Rempang yakni PT Mega Elok Graha (MEG), sehingga perusahaan tersebut harus membayar UWT alokasi baru kepada BP Batam.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan luas lahan di Pulau Rempang yang boleh dibuka untuk kegiatan industri dan lainnya hanya seluas 7.572 hektar, sedangkan sisanya merupakan hutan lindung.

"Perlu diketahui, lahan yang boleh dibuka di Rempang itu seluas 7.572 hektare, itupun masih dalam proses pelepasan (status hutan lindung), sedangkan sisanya tetap hutan lindung. Jadi yang bisa UWT itu hanya 7.572 hektare," ungkap Rudi di Hotel Harmoni One Batam Centre, Rabu (6/9/2023) saat acara dialog pengembangan Pulau Rempang.