Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sampai Juli 2023, Pendapatan APBN di Riau Sudah Mencapai Rp14,63 Triliun

DJPb Kemenkeu Provinsi Riau menyatakan kinerja APBN sampai dengan Juli 2023, telah meraih pendapatan negara sebesar Rp14,63 triliun atau 55,11 persen.
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, PEKANBARU -- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Riau menyatakan kinerja APBN sampai dengan Juli 2023, telah meraih pendapatan negara sebesar Rp14,63 triliun atau 55,11 persen dari target pendapatan. 

Plt Kepala Kanwil DJPb Riau Burhani AS mengatakan pendapatan negara ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp11,94 triliun, bea cukai sebesar Rp1,98 triliun, PNBP lainnya sebesar Rp480,98 miliar dan pendapatan BLU sebesar Rp227,16 miliar.

Pendapatan BLU ini terdiri dari pendapatan dari Universitas Riau sebesar Rp136,80 miliar, UIN Suska sebesar Rp80,65 miliar dan Rumkit Bhayangkara sebesar Rp9,71 miliar.

"Belanja negara saat ini terus bertumbuh di tengah perekonomian global yang masih menghadapi berbagai tantangan isu geopolitik, volatilitas sektor keuangan, dan pelemahan sektor manufaktur," ungkapnya, Kamis (24/8/2023).

Kemudian dia menguraikan realisasi belanja mencapai Rp15,55 triliun, terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp4,17 triliun atau 50,79 persen dari pagu, atau tumbuh 12,27 persen (yoy) dan realisasi Transfer Ke Daerah sebesar Rp11,37 triliun atau 50,44 persen dari pagu, atau tumbuh 0,53 persen (yoy). 

Menurutnya faktor utama pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat berasal dari kenaikan realisasi Belanja K/L sebesar Rp456,27 miliar yang disumbang oleh pertumbuhan belanja pegawai sebesar 1,27 persen, belanja barang sebesar 35,32 persen, serta belanja bantuan sosial sebesar 28,58 persen.

Kenaikan belanja terbesar terutama pada satker-satker terkait persiapan pemilu (KPU, Bawaslu, Polda dan Polres seluruh Riau), dan belanja pada satker lingkup Kemenag di Riau. 

"Belanja Pemerintah Pusat Distribusi belanja pemerintah pusat direalisasikan untuk program dukungan manajemen operasional pemerintah sebesar Rp2,04 triliun untuk pembayaran gaji dan Tunjangan PNS/TNI/POLRI, Tunjangan Kinerja, Operasional Kantor, Pemeliharaann BMN, Jasa, Perjalanan Dinas," pungkasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper