Bisnis.com, BATAM - Pemerintah pusat memastikan bahwa realisasi investasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia, yang akan dibangun di Pulau Rempang di Batam segera berjalan pasca relokasi warga setempat.
Hal tersebut diungkap oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia seusai rapat koordinasi pengembangan Pulau Rempang di Hotel Marriot Harbour Bay, Batam, Minggu (13/8/2023) sore.
"Saya dengan Pak Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dan Pak Wali Kota/Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam meninjau Rempang, karena nanti disana akan ada investasi hilirisasi kuarsa dan silika untuk bangun pabrik kaca terbesar kedua di dunia setelah di China," katanya kepada pers.
Investor pabrik kaca tersebut yakni Xinyi Group dari Wuhu, China. Adapun jumlah investasi sebesar US$ 11,52 miliar. Investasi tersebut rencananya akan dimulai setelah proses relokasi warga tempatan selesai.
Menurut Bahlil, Pemerintah Indonesia terus mendorong hilirisasi dalam berbagai sektor industri. Apalagi Indonesia memiliki komoditas pasir kuarsa dan silika, sehingga harus dioptimalkan.
Bahlil mengatakan bahwa investasi Xinyi Group ini akan meningkatkan daya saing kawasan strategis ekonomi Indonesia di Kawasan Asia Tenggara, sekaligus wujud nyata implementasi masuknya investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Baca Juga
"Konsep pengembangan Rempang nantinya adalah green zone, yang secara langsung juga langkah mendukung pengembangan Batam menjadi green city. Karenanya, semua pembangunan di Rempang, semuanya harus mengoptimalkan kepada ruang terbuka hijau," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan ground breaking investasi senilai miliaran dolar Amerika tersebut direncanakan usai relokasi warga setempat.
"Breaking ground setelah relokasi, tahun ini targetnya. Relokasi itu adalah cara agar investasi berjalan. Kalau tidak dilakukan, nanti lari ke negara lain. Bagaimana investasi di Kepri bisa jalan, agar tidak dianggap provinsi nomor sekian soal investasi," ungkapnya.
Sebelum rapat di Hotel Marriot, Bahlil sempat berdialog dengan Warga Rempang di Kantor Camat Galang. Tiba di lokasi, ia langsung disambut spanduk penolakan warga yang enggan direlokasi.
"Saya syukur tiba disini dapat hadiah terima spanduk dari masyarakat. Jadi saya tahu apa yang mereka kehendaki. Proses investasi harus berjalan, tapi kami akan hargai hak-hak masyarakat," ungkapnya.
Masyarakat yang bersedia direlokasi ke lokasi yang telah ditentukan akan mendapatkan tanah 200 meter persegi per orang, serta rumah tipe 45. "Lokasinya sudah disiapkan BP Batam. Insyaallah, kita cari solusi terbaik," ungkapnya.
Begitu investasi ini berjalan, ia yakin masyarakat akan ikut merasakan pertumbuhan ekonomi yang pesat. "Seperti menyuplai kebutuhan pokok. Mereka juga bisa mendapatkan pelatihan, agar bisa ikut bekerja di perusahaan tersebut", paparnya.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi sudah pernah menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi data jumlah penduduk maupun aset pemerintah, yang rencananya akan direlokasi ke Pulau Galang. "Bila masyarakat bersedia kita relokasi, kami sudah siapkan kavling seluas 200 meter persegi dengan rumah tipe 45 sebanyak 3.000 unit. Kemudian kami sediakan juga fasum dan fasos, serta area kantor pemerintahan," ujarnya belum lama ini.
BP Batam juga sudah menyelesaikan urusan administrasi yang diperlukan terkait pengembangan pulau seluas 17.000 hektare tersebut. "Kami juga sudah melakukan pencabutan SK Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJL-PSWA) dan SK Pelepasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)," katanya lagi.
Usai rapat kemarin, Rudi mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan Pulau Rempang.
Rudi juga turut memaparkan beberapa kendala investasi di Pulau Rempang, mulai dari kendala pertanahan hingga regulasi.
"BP Batam berkomitmen untuk terus mendorong percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang mengingat proyek strategis nasional tersebut telah menjadi atensi serius sejak peluncuran program Kawasan Rempang Eco-City di Sekretariat Kementerian Perekonomian April lalu," ujarnya.
BP Batam Batam juga telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengelolaan serta development plan kawasan kepada PT Mega Elok Graha (MEG) selaku pengembang.
"Harapannya tentu dapat ditindaklanjuti bersama tim sehingga bisa diterbitkan regulasi tertentu dalam menangani berbagai kendala di lapangan," ungkapnya. (K65)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
