Bisnis.com, PADANG - Ratusan warga dari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, melakukan unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumbar berujung pada suasana tangis dan haru biru.
Aksi unjuk rasa ini sudah dilakukan sejak Senin (31/7) lalu dan berlanjut hingga Rabu (2/8) ini. Namun keinginan mereka untuk bertemu dengan Gubernur Sumbar masih belum terlaksana.
"Sampai hari ketiga ini ternyata Gubernur Sumbar belum menemui kami. Kami kecewa dengan sikap gubernur seperti ini," kata Koordinator Aksi, Haris Ritonga, Rabu (2/8/2023).
Dia menyebutkan padahal tujuan masyarakat datang menemui gubernur di Padang untuk menyampaikan kondisi yang saat ini tengah dihadapi petani terkait lahan perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).
Haris mengatakan tidak hanya soal PSN, warga juga ingin menyampaikan beberapa persoalan lainnya, yang dianggap penting disampaikan dan dibicarakan secara langsung ke Gubernur Sumbar.
Persoalan itu, dimana ada harapan dan tuntutan lainnya, yaitu membebaskan lahan masyarakat dari kawasan hutan produksi. Lalu masyarakat meminta kepada gubernur untuk membebaskan masyarakat dari Koperasi KSU ABS HTR dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjual sawit kepada pihak mana pun.
Baca Juga
"Selama ini hasil panen kelapa sawit masyarakat hanya bisa dijual ke pihak tertentu," ujarnya.
Menurutnya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Air Bangis ini bukan hal yang baru, namun terkait PSN tersebut membuat masyarakat merasa terancam kehilangan sumber ekonomi keluarga. Dimana ada banyak anak-anak yang bersekolah menggantungkan hidup dari hasil panen kelapa sawit.
"Sekarang kita ndak bisa panen sawit lagi, karena dinilai mencuri, ancamannya kita bisa kena tangkap. Makanya kita tetap bertahan hingga hari ketiga ini melakukan aksi demo, supaya bisa dibantu gubernur, tapi sekarang gubernur belum bersedia menemui kami di lapangan ini," ungkap dia.
Sementara itu, pada aksi hari ketiga ini juga terdapat kelompok masyarakat yang mengaku dari Air Bangis. Tapi mereka menyatakan mendukung terkait PSN tersebut.
Mereka juga telah mengutus perwakilan kelompoknya bertemu langsung dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi melakukan audiensi. Pada pertemuan itu, mereka yang pro dengan PSN mengaku tidak mempersoalkan adanya pembangunan PSN tersebut.
Pada audiensi itu, Mahyeldi mengatakan terkait PSN akan tetap berlanjut, karena PSN merupakan kewenangan pemerintah pusat dan di daerah tidak bisa menghentikan PSN tersebut.
"PSN ini dari pemerintah pusat langsung, kita di daerah tidak bisa serta merta menghentikannya. Jadi PSN ini akan tetap lanjut," kata Gubernur.
