Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Alokasi Dana Restorasi Gambut di Sumsel Naik 11 Persen

Alokasi dana untuk restorasi gambut di Sumatra Selatan tercatat bertambah menjadi Rp31 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp28 miliar atau naik sekitar 11 persen.
Helikopter MI-17 milik BNPB melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut dari udara (water bombing) di Desa Lebak Deling, Pangkalan Lampam, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, Kamis (3/8)./ANTARA-Nova Wahyudi
Helikopter MI-17 milik BNPB melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut dari udara (water bombing) di Desa Lebak Deling, Pangkalan Lampam, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, Kamis (3/8)./ANTARA-Nova Wahyudi

Bisnis.com, PALEMBANG - Alokasi dana untuk restorasi gambut di Sumatra Selatan tercatat bertambah menjadi Rp31 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp28 miliar atau naik sekitar 11 persen.

Onesimus Patiung, Kepala Sub Kelompok Kerja Badan Restorasi Gambut (BRG) Sumsel, mengatakan penambahan bujet dari APBN itu akan difokuskan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi warga di sekitar lokasi.

“Saya rasa dana ini sudah cukup, karena pada 2019 juga tidak terserap semua. Jika ada penambahan anggaran, mungkin akan diplot ke kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya, usai kegiatan diskusi bersama Komisi IV DPR RI, Senin (9/3/2020).

Menurut dia, penggunaan untuk kegiatan tersebut juga sesuai dengan pendekatan yang diterapkan BRG, yakni rewetting, revegetasi dan revitalisasi mata pencarian penduduk.

Dia menambahkan pihaknya telah berencana membuat 700 sumur bor dan sekitar 150-an sekat kanal untuk upaya perbaikan lahan gambut. Langkah itu sekaligus bagian dari pencegahan karhutla di kawasan tersebut.

Sementara itu, berdasarkan data penambahan area yang rusak setelah kejadian kebakaran hutan dan pada 2015 diketahui cakupan program restorasi gambut di Sumsel yang semula 168.000 ha ditambah 40.000 ha lagi.

Sementara itu, anggota DPR RI Riezky Aprilia mengatakan kerusakan lahan gambut di Sumsel terbilang parah akibat terjadinya karhutla yang cukup hebat pada 2015 dan 2019.

“Saya nilai anggaran perlu ditambah agar upaya perestorasian ini maksimal. Ini tugas kami yang akan mengawalnya,” katanya,

Menurut Riezky, perestorasian lahan gambut ini bukan sebatas persoalan anggaran yang terbatas tapi juga koordinasi antara berbagai pihak terkait.

Pemerintah yang bertugas memperbaiki areal di luar konsesi perkebunan milik perusahaan harus membangun koordinasi dengan banyak pihak agar perbaikan menjadi optimal dan tepat sasaran.

Menurutnya, hal ini sangat penting karena muara dari perbaikan lahan gambut ini bukan hanya memulihkan lingkungan tapi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lahan gambut yang memiliki beranekaragam tanaman khas, sejatinya dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup seperti pembuatan tikar berbahan tanaman purun yang menjadi kearifan masyarakat Ogan Komering Ilir (OKI).

“Kesadaran ini harus dibangun, karena sebenarnya gambut ini memiliki potensi luar biasa, apalagi yang punya lahan gambut itu tidak banyak di dunia, hanya Indonesia dan Brazil,” kata anggota dari fraksi PDI-P tersebut.

Oleh karena itu, legislator selalu mengawal pemerintah agar serius dalam mengawal perbaikan lahan gambut ini sekaligus pemanfaatannya bagi ekonomi kerakyatan.

“Kami juga meminta Presiden Jokowi untuk melakukan langkah-langkah nyata, agar gambut ini benar-benar berguna untuk masyarakat,” kata dia.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dinda Wulandari
Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper