Rasio NPL BPR Sumsel 38 Persen Jadi Catatan Khusus Pemprov Sumsel

Penurunan rasio NPL itu merupakan pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan badan usaha milik daerah (BUMD) itu.
Dinda Wulandari
Dinda Wulandari - Bisnis.com 12 April 2019  |  13:47 WIB
Rasio NPL BPR Sumsel 38 Persen Jadi Catatan Khusus Pemprov Sumsel
Ilustrasi. - Facebook

Bisnis.com, PALEMBANG – Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat Sumatra Selatan mendapat catatan khusus dari Pemprov Sumsel selaku pemegang saham karena menyentuh 38% per Desember 2018.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan penurunan rasio NPL itu merupakan pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan badan usaha milik daerah (BUMD) itu.

“Pekerjaan rumahnya itu bagaimana NPL BPR Sumsel ini diturunkan menjadi 0%,” kata Mawardi, Jumat (12/4/2019).

Dia mengatakan sebelumnya NPL di BPR Sumsel bahkan pernah mencapai hingga 64% pada 2017. Angka tersebut perlahan terus turun berkat kerjasama semua direksi dan staf.

“Kami mengapresiasi atas penurunan rasio NPL dan berharap kinerja BPR Sumsel terus menunjukkan tren positif,” jelasnya.

Tak hanya soal kredit macet, dalam kegiatan transaksi harian Mawardi juga berharap BPR Sumsel dapat berjalan sesuai tujuannya untuk membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

“Kami minta BPR Sumsel fokus saja membantu kegiatan ekonomi masyarakat terutama UMKM sehingga bank ini makin sehat dan membanggakan,” katanya.

Dia mengatakan direksi BPR Sumsel paling tidak bisa menekan NPL hingga 15% sepanjang tahun ini kalau sulit mencapai 0%.

Sementara itu Direktur Utama BPR Sumsel, Marzuki mengatakan sejak tahun 2018 pihaknya sudah bekerja keras menurunkan setengah dari kredit macet tersebut.

Adapun targetnya tahun ini angka tersebut dapat ditekan setengah lagi sehingga secepatnya BPR Sumsel dapat memberikan keuntungan bagi daerah.

"Ahamdulillah di tahun 2018 kita sudah selesaikan kurang lebih setengah dari kredit macet yang ada dan target kami tahun ini untuk selesaikan setengahnya lagi," jelasnya.

Adapun total aset saat ini sebesar Rp194 miliar. Terdiri dari Rp87 miliar untuk dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit mencapai Rp42 miliar dengan jumlah nasabah kurang lebih sekitar 250 nasabah.

“Kami optimistis karena kredit macet yang cukup berat itu setengahnya sudah kita selesaikan tahun lalu,” tambahnya.

Selanjutnya kata Marzuki adalah soal komisaris. Saat ini diakuinya BPRS masih kekurangan dua komisaris yakni komisaris utama dan independen. Sesuai hasil RUPS ia mengatakan dua kekosongan tersebut secepatnya akan diisi karena telah dilaporkan ke Pemprov

"Secepatnya kata pak Wagub ini akan dipenuhi oleh pemegang saham. Calonnya belum disebutkan dari pemprov tapi kandidatnya sudah ada," tutupnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sumsel

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top