Bisnis.com, BATAM – Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk mempertanyakan keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengganti Kepala BP Batam.
Menurutnya, pergantian kepala BP Batam yang terlalu sering dilakukan, sehingga memberikan ketidakpastian kepada Batam.
Menko Perekonomian yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas (KPBPB) Batam kerap melakukan bongkar pasang Pimpinan BP Batam. Tahun 2016, Mustofa Wijaya dan jajarannya dicopot, kemudian diganti oleh Hatanto Reksodipoetro.
Menjelang akhir tahun 2017, Lukita Dinarsyah Tuwo dilantik menggantikan Hatanto Reksodipoetro menjadi kepala BP Batam. Pergantian pimpinan diikuti pergantian kebijakan-kebijakan strategis yang diterapkan terhadap investor.
Tahun ini, isu pergantian kepala BP Batam kembali mencuat. Dalam rapat terbatas yang dilangsungkan Desember silam, Presiden RI Joko Widodo memutuskan BP Batam akan dipimpin Wali Kota Batam secara Ex Officio.
Senin (7/1) ini, rapat koordinasi lintas Kementerian di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian memutuskan mencopot Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai kepala BP Batam. Staf Khusus Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawady sebagai Pelaksana Tugas Kepala BP Batam hingga April mendatang.
Edy juga merangkap jabatan sebagai Deputi Bidang Pelayanan Umum di BP Batam. Dia akan dibantu dua pimpinan lainnya, yakni Purwiyanto yang akan menjabat sebagai Deputi Bidang Administrasi dan Umum, serta Deputi Bidang Perencanaan dan pengembangan.
Dwianto Eko Winaryo yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha akan menempati posisi yang sama. Sekaligus diberi tanggungjawab memimpin kedeputian empat yang membidangi pengusahaan sarana lainnya.
Dengan digantinya Lukita pada awal tahun ini, praktis pimpinan BP Batam telah berganti hampir setiap tahun sejak 2016 silam. Terlalu seringnya pergantian kepala BP Batam akan menimbulkan keresahan di kalangan investor, karena akan menimbulkan ketidakpastian.
Pengusaha juga menilai pergantian ini menunjukan inkonsistensi pemerintah dalam merumuskan pengelolaan terhadap Batam.
“Pergantian yang terlalu sering ini terjadi karena ada kesalahan. Pertanyaannya, salah siapa? Jangan-jangan Menko Perekonomian dan pemerintah yang salah dalam hal ini,” tanyanya.
Kadin Batam sudah berkali-kali memberikan masukan terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan Batam. Mulai dari usulan menertibkan aturan-aturan hukum yang saling berbenturan, hingga menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur hubungan kerja antara BP Batam dan Pemko Batam agar pengelolaan Batam harmonis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
