Bisnis.com, MEDAN--BPJS Ketenagakerjaan membidik penambahan kepesertaan sebanyak 1,49 juta tenaga kerja di wilayah Sumatra Bagian Utara hingga akhir tahun ini, melalui sejumlah strategi termasuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Umardin Lubis mengatakan kepesertaan tenaga kerja untuk mengikuti program perlindungan menyeluruh di daerah ini masih belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan. Salah satunya kepesertaan dari sektor informal (bukan penerima upah).
“Kalau melihat jumlah penduduk di Sumut 14,2 juta jiwa dan yang bekerja sebanyak hampir 7 juta, tetapi yang baru masuk [penambahan kepesertaan] sekitar 700-an ribu. Jadi belum maksimal untuk kepesertaan. Selain itu perlu upaya ekstra untuk merekrut sektor informal,” kata Umardin Lubis di sela-sela Pers Gathering dan Silahturami dengan Media, Rabu (5/7) kemarin.
Per 30 Juni 2017, realisasi penambahan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sumbagut sebanyak 774.514 tenaga kerja atau 51,64% dari target tahun ini sebanyak 1.499.751 tenaga kerja.
Dari target penambahan kepesertaan 1,49 juta tenaga kerja tersebut, sebanyak 231.119 peserta diharapkan dari sektor formal (penerima upah), sekitar 137.709 peserta dari sektor informal dan 1,13 juta dari jasa konstruksi.
“Kami optimistis untuk target penambahan kepesertaan tahun ini. Untuk kepesertaan dari jasa konstruksi kami membidik proyek-proyek pemerintah juga swasta,” tambah Kepala Bagian Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Budi Pramono.
Lebih lanjut, Umardin menjelaskan untuk mencapai target penambahan kepesertaan, pihaknya melakukan sejumlah strategi, salah satunya meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menarik perusahaan agar mendaftarkan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini seperti yang kami lakukan di Banda Aceh. Prinsipnya kami tingkatkan kolaborasi dengan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, swasta dan aparat penegak hukum seperti kejaksaan. Kami juga melakukan langkah persuasif seperti sosialisasi dan kerjasama dengan perusahaan besar dan perbankan,” papar Umardin Lubis.
//Pembiayaan perumahan pekerja//
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan juga terus berupaya menyosialisasikan program Manfaat Layanan Tambahan perumahan pekerja dengan menargetkan penyaluran fasilitas tersebut Rp100 miliar di Sumbagut.
Untuk mengejar target tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut akan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada semua pihak mengenai manfaat program.
Umardin Lubis menuturkan secara nasional BPJS Ketenagakerjaan mengalokasikan dana sebesar Rp 5 triliun untuk program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan pekerja ini.
“Untuk Sumbagut, kami tidak muluk-muluk dan saat ini baru menyosialisasikan. Harapannya bisa menyalurkan pembiayaan Rp100 miliar tahun ini. Kami sudah sosialisasikan ke pengembang dan perusahaan-perusahaan besar,” jelas Umardin Lubis.
Program MLT perumahan pekerja tersebut ditujukan untuk memberi kemudahan memiliki rumah yang sehat, layak dan terjangkau dan mendukung percepatan program pemerintah “Sejuta Rumah”.
Adapun fasilitas pembiayaan yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan dalam program tersebut terdiri empat jenis, yakni pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman renovasi perumahan (PRP), kredit kepemilikan rumah (KPR), dan kredit konstruksi.
Untuk KPR, BPJS Ketenagakerjaan membedakannya menjadi dua jenis yakni KPR subsidi (masyarakat berpenghasilan rendah/MBR) dan KPR Non-subsidi.
Budi Pramono menambahkan KPR subsidi diberikan untuk rumah dengan harga sesuai ketentuan pemerintah, dengan maksimal pembiayaan KPR plus Pinjaman Uang Muka sampai 99%.
“Kalau untuk KPR non-subsidi pembiayaan diberikan untuk rumah harga maksimal Rp500 juta, dan kami membiayai hingga 90%. Kami akan terus sosialisasikan program ini,” pungkasnya.
