Sebanyak 500 Pengelola Badan Usaha Milik Desa Musyawarah Nasional di Padang

Oleh: Heri Faisal 28 Agustus 2018 | 03:57 WIB
Sebanyak 500 Pengelola Badan Usaha Milik Desa Musyawarah Nasional di Padang
Petugas merapikan produk yang dijual di Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Mart "Magaya Pura" di Desa Jono Oge, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (19/7)./Antara-Mohamad Hamzah

Bisnis.com, PADANG — Sebanyak 500 perwakilan pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) Forum Bumdes di Padang, Sumatra Barat.

Febby Dt Bangso, Staf Ahli Kebijakan Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyebutkan Forum Bumdes harus mampu menghasilkan rumusan yang menjadi target pengembangan Bumdes ke depan.

“Forum ini dibentuk tujuannya untuk dapat menjaring sinergitas dan peran Bumdes, tidak hanya semata mencari keuntungan modal, tetapi juga keuntungan sosial,” katanya, Senin (27/8/2018).

Dia meminta pengelola Bumdes tidak hanya memikirkan dampak berupa keuntungan materil dari kegiatan bisnis yang dilakukan, tetapi juga peran sosial kemasyarakatan.

Menurutnya, dengan keragaman potensi desa yang ada di Tanah Air, Bumdes perlu memiliki kesamaan persepsi, visi untuk mengejar kesejahteraan sosial, sehingga kedaulatan desa dapat dicapai.

“Jadi tidak semata mengejar keuntungan modal, tetapi bagaimana peran Bumdes ini lebih luas untuk kesejahteraan sosial masyarakat,” ujarnya.

Dia mengharapkan melalui Munas Forum Bumdes itu, pengelola Bumdes mampu menjalin kemitraan yang baik dengan intitusi bisnis, akademisi, pemerintah, serta stakeholder terkait untuk mendorong pengembangan usaha milik desa tersebut.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meyakini, jika Bumdes dikelola dengan baik akan memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat nagari atau desa.

“Perannya sangat besar untuk mendorong kesejahteraan masyarakat nagari. Juga mempercepat nagari – nagari yang tertinggal untuk naik kelas,” katanya.

Menurutnya, saat ini masih ada 16 nagari di Sumbar masuk dalam kategori sangat tertinggal, serta 198 nagari masih dalam status tertinggal.

Dia menyebutkan pemerintah setempat memprioritaskan pemerataan pembangunan agar nagari – nagari tersebut bisa lepas dari status tertinggal dan sejajar dengan nagari yang sudah maju.

Editor: Miftahul Ulum

Berita Terkini Lainnya