Bisnis.com, PADANG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Provinsi Sumatra Barat untuk bisa menggali potensi yang ada di desa sehingga turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Adriyanto mengatakan peran dan tugas BUMDes memang tidaklah mudah, sebab harus mendata dan menginventarisir potensi-potensi yang dimiliki desa yang kemudian dikembangkan sebagai penggerak perekonomian.
“Bagi desa yang memiliki potensi alam yang sudah ada misalnya di sektor wisata maka pengurus BUMDes dituntut untuk kreatif menciptakan lapangan usaha baru melalui ketersediaan anggaran yang telah disiapkan,” katanya pada kegiatan Workshop Pemberdayaan Desa dan BUMDes yang, di Gedung Convention Hall Universitas Andalas, Selasa (27/6/2023).
Dikatakannya apalagi potensi wisata di Sumbar cukup besar untuk dikembangkan, sehingga dia meyakini banyak potensi-potensi lainnya yang bisa digali dan dikembangkan lagi, sehingga ekonomi di pedesaan turut meningkat.
Menurutnya salah satu prioritas yang penting dalam membangun perekonomian secara nasional adalah bergeraknya ekonomi di desa atau wilayah, sepertinya peran BUMDes yang diharapkan untuk maju dan berkembang.
Untuk itu, Adriyanto menyatakan penting untuk digelarnya workshop tersebut, karena kegiatan yang digelar di Unand tersebut merupakan lanjutan dari tahun lalu itu.
Dia menyebutkan pada tahun 2023 ini Kemenkeu menargetkan 2.000 BUMDes untuk bisa ikut terlibat. Sementara tahun 2022 lalu ada sebanyak 400 BUMDes yang bekerja sama dengan delapan kampus salah satunya Universitas Andalas.
Selain itu pada kegiatan yang digelar Kemenkeu ini, diikuti sebanyak 250 BUMDes terpilih dari 929 desa yang ada seluruh Provinsi Sumbar.
"250 Bumdes terpilih ini diharapkan mampu meneruskan ilmu yang didapat hari ini kepada Bumdes lainnya. Apalagi kegiatan ini akan terus berlanjut, setelah ini akan dipilih 50 BUMDes yang punya komitmen untuk terus maju, dan 50 BUMDes ini akan ikut dalam pelatihan dengan pelaku usaha di Kemenkeu,” sambungnya.
Dikatakannya, kehadiran di sini bukan hanya membuka cakrawala, tetapi juga mendapatkan perspektif yang berbeda serta bagaimana cara mengelola suatu unit ekonomi yang ada di desa.
Sementara itu, Wakil Rektor IV Universitas Andalas Hefrizal Handra mengemukakan dana desa sejak dicanangkan pada tahun 2019 lalu oleh pemerintah Republik Indonesia yang dikelola pemerintah desa secara terus menerus mengalami peningkatan.
“Sudah banyak manfaat yang dirasakan, dengan hadirnya berbagai terobosan-terobosan baru dari BUMDes baik itu dalam bentuk desa wisata, usaha – usaha di bidang peternakan, pertanian serta usaha produktif lainnya yang dapat menggerakkan perekonomian yang ada di desa,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
