Kepri Minta Izin Impor Kebutuhan Pokok

Oleh: Sarma Haratua 13 April 2018 | 14:36 WIB
Kepri Minta Izin Impor Kebutuhan Pokok
Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Kijang yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Selasa (11/4)./JIBI-Dwi Prasetya

Bisnis.com, BATAM – Pemerintah Provnisi Kepri dan Kota Batam minta Kemendag memberi izin Bulog Batam mengimpor kebutuhan pokok.

Harga kebutuhan pokok di Batam sulit dikendalikan karena harus didatangkan dari luar daerah yang rentang kendalinya cukup jauh.

“Kita minta Bulog yang di Batam bisa melakukan importasi kebutuhan pokok,” ujar Gubernur Kepri Nurdin Basirun, di Rakorpusda dan Bank Indonesia di Radisson Hotel Batam, Kamis (13/4).

Kepulauan Riau, khususnya Batam tan punya sumberdaya pertanian. Provinsi Kepulauan ini harus mendatangkan kebutuhan pokoknya dari sejumlah daerah penghasil di Jawa dan Sumatera. Rentang kendali yang jauh dan intensitas kapal pengangkut yang sedikit membuat ongkos logistik mahal.

Pemenuhan kebutuhan pokok di Batam juga semakin tak pasti karena bergantung dengan kondisi panen di daerah penghasil. Jika hasil panen berkurang, atau bahkan gagal panen, biasanya kebutuhan pokok di Batam menjadi langka dan harganya melonjak tajam.

Solusi impor beras yang dilakukan pemerintah juga tak menjawab tantangan ini. Karena Beras harus dimasukan lebih dulu ke Jakarta, baru didistribusi ke daerah-daerah termasuk Batam. Kondisi ini membuat harga Beras di Kepri jadi tinggi.

Gubernur Kepri menilai jika Batam bisa mengimpor langsung kebutuhan pokok, harganya bisa ditekan. Terjangkaunya harga kebutuhan pokok akan berdampak kepada upah buruh yang murah. Ini tentu akan jadi salah satu keunggulan komparasi Batam dibanding kawasan lain di Asean.

Masalah upah buruh menjadi salah satu persoalan menahn di Batam. Salah satu komponen untuk emnghitung Upah Minimum Sektoral (UMS) adalah biaya kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan pokok.

Jika harga kebutuhan pokok terus naik, maka UMS akan terus mengalami kenaikan. Kondisi ini membuat sektor upah buruh di batam kalah dengan Malaysia, Vietnam dan beberapa kawasn lain di Asean.

“Kita menarik investor susah-susah, tapi upah buruh mahal. Nanti investornya lari lagi,” paparnya.

Selain menyampaikan kepada Mendag dalam Rakorpusda, Gubernur Kepri sudah menyurati presiden RI secara langusng. Gubernur memaparkan kondisi tersebut secara detil, dan berharap kebijakan pemerintah pusat terkait impor beras segera keluar.

Kemendag masih harus mempelajar dan mempertimbangkan kepentingan ekonomi Nasional. Kepri yakin, jumlah penduduknya yang hanya 2juta orang tak terlalu membebani kepentingan pertanian nasional.

Jika izin sudah keluar, Kepri akan memperketat mekanisme pengawasan distribusi. Pengetatan dilakukan untuk memastikan kebutuhan pokok yang diimpor tak merembes keluar Kepri.

Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad menegaskan, Batam harus bisa menjaga daya saingnya, terutama dalam sektor perburuhan.

Salah satu yang menjadi konsen investor ketika masuk ke Batam adalah upah buruh dan kemungkinan kenaikannya setiap tahun. Jika ada kenaikan pertahun, membuat investor tan mendapat kepastian.

“Di kawasan lain seperti Vietnam, investor bisa tenang karena upah buruhnya murah dan pasti. Mereka gak perlu puyeng,” jelasnya.

Pemkot Batam mengaku kesulitan melakukan pengendalian harga. Batam yang bukan daerah penghasil harus mendatangkan kebutuhan pokoknya dari daerah lain.

Banyak faktor yang membuat harga akan melonjak tiba-tiba, seperti ongkos logistik dan panen di daerah penghasil.

Menurut dia, Kementerian perdagangan akan berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan menggelontorkan melalui Bulog.

Namun belum dijelaskan mekanisme penyelesaiannya, apakah dengan im[or langsung atau mendatangkan kebtuhan pokok dengan harga terjangkau dari berbagia sumber dalam negeri.

“Artinya ada solusi untuk menyesuaikan harga komoditi strategis. Bulog boleh mengimpor. Tapi bisa jadi Bulog mendatangkan beras nasional dari berbagai sumber,” tuturnya.

Editor: Rustam Agus

Berita Terkini Lainnya