Bisnis.com, MEDAN – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh melarang karet alam mentah dari wilayah ini dibawa keluar daerah.
Kepala Distanbun Aceh Cut Huzaimah mengatakan, Aceh selama ini telah kehilangan potensi pendapatan yang besar akibat praktik ekspor bahan mentah. Imbauan ini pun dikeluarkan agar produksi karet dari Aceh tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah.
Apalagi, baru-baru ini Pemprov Aceh meresmikan pabrik pengolahan karet di Aceh Barat. Pabrik milik Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto inipun disebut telah siap mengelola bahan baku karet untuk kepentingan ekonomi rakyat Aceh.
“Kita sudah punya pabrik karet di Aceh Barat, mengapa bahan bakunya harus dijual ke luar? Ini kesempatan kita untuk membangun ekonomi lokal,” kata Cut Huzaimah, dilansir dari laman resmi Distanbun Aceh, Kamis (7/8/2025).
Dikatakan Cut Huzaimah, kebijakan menahan baku karet adalah bentuk dukungan terhadap hilirisasi industri di Aceh. Bergeraknya hilirisasi industri secara otomatis akan membuka lapangan kerja baru.
Tak hanya itu, masyarakat sekitar sentra produksi karet juga akan mendapatkan nilai tambah secara ekonomi, sehingga visi nasional tentang hilirisasi industri yang menekankan pentingnya mengolah hasil bumi di daerah asal benar-benar memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami ingin memastikan agar produk pertanian dan perkebunan dari Aceh bisa diolah di Aceh sendiri. Ini langkah strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mendorong kemandirian daerah,” ujarnya.
Adapun pabrik karet remah yang diresmikan 8 Juli lalu oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Aceh Barat ialah milik PT Potensi Bumi Sakti, salah satu perusahaan perkebunan dan pengolahan karet di Indonesia.
Pabrik milik adik kandung Presiden RI Prabowo Subianto itu disebut bakal menjadi penyerap utama produksi karet rakyat Aceh dengan kapasitas pengolahan hingga 2.500 ton karet kering per bulan.
Cut Huzaimah mengatakan, kehadiran pabrik ini menjadi tonggak penting bagi Aceh dalam membangun industri berbasis komoditas lokal. Pabrik ini juga disebutnya dapat menjadi model untuk mengakselerasi hilirisasi di sektor-sektor lain.
Dengan demikian, kata dia, imbauan untuk mengutamakan pengolahan karet di dalam daerah menjadi sangat rasional dan mendesak. Hal ini untuk mendukung hilirisasi industri yang baru berjalan dengan menyediakan bahan baku yang cukup sehingga mimpi membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal dapat diwujudkan.
Cut Huzaimah pun mengajak masyarakat dan stakeholder terkait mendukung keberlanjutan pabrik ini. Dia menekankan agar masyarakat bersama-sama ikut menjaga keamanan dan stabilitas iklim investasi di Aceh tetap kondusif.
“Jika bahan baku terus dibiarkan ke luar, maka Aceh hanya akan menjadi penyedia bahan mentah tanpa menikmatit nilai tambah industrinya,” tambahnya. (240)
