Bisnis.com, PEKANBARU — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau terus mendorong peningkatan literasi keuangan di daerah, salah satunya melalui edukasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Riau Elvira Azwan mengatakan agenda ini menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
Menurutnya literasi keuangan menjadi penting untuk mendukung pengambilan keputusan keuangan yang bijak, khususnya di kalangan ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik.
“Kami berharap kegiatan ini dapat membekali Bapak/Ibu dengan keterampilan memanfaatkan produk keuangan yang legal, aman, dan sesuai kebutuhan, sekaligus terhindar dari praktik keuangan yang merugikan,” ujarnya Rabu (9/7/2025).
Dia mengungkapkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan adanya kenaikan tingkat literasi nasional menjadi 66,46% dan inklusi keuangan mencapai 80,51%.
Namun, kesenjangan antara inklusi dan literasi masih menjadi tantangan karena banyak masyarakat sudah menggunakan layanan keuangan tanpa pemahaman yang memadai.
Baca Juga
Wakil Bupati Siak Syamsurizal dalam sambutannya menyatakan dukungan penuh terhadap program OJK dan menyebut literasi keuangan sebagai pondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyoroti salah satu program unggulan di daerahnya yang menargetkan peningkatan inklusi keuangan sejak dini.
“Tahun ini, Kabupaten Siak menargetkan 80% pelajar memiliki rekening tabungan. Ini bagian dari Program KEJAR yang kami dorong secara sistematis dan berkelanjutan,” ujarnya.
Program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) merupakan salah satu program inklusi keuangan yang menyasar kalangan pelajar agar terbiasa menabung sejak dini dan memahami sistem keuangan formal.
Kegiatan edukasi literasi keuangan ini juga memberikan pemahaman kepada ASN terkait pengelolaan keuangan pribadi, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, serta kewaspadaan terhadap investasi ilegal dan pinjaman online bodong.
OJK menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, instansi, dan lembaga pendidikan dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di tingkat lokal maupun nasional.
