Bisnis.com, PALEMBANG— Di tengah pesatnya digitalisasi yang mempermudah transaksi dan aktivitas, perlindungan konsumen menjadi fundamental untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Data terbaru Aplikasi Perlindungan Konsumen (APPK) per 10 April 2025, mencatat adanya 411 laporan pengaduan yang diterima Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel).
Mayoritas keluhan ini berasal dari sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang mencapai 58,89%, sementara sektor perbankan menyumbang 40,86% dari total laporan.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Ricky P Gozali, menyoroti bagaimana digitalisasi khususnya dalam sistem pembayaran telah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi ritel di wilayah ini.
“Lonjakan aktivitas ekonomi di sektor ritel sejalan dengan semakin berkembangnya kanal pembayaran non-tunai yang mulai menggantikan cara-cara konvensional,” ujarnya, Jumat (23/5/2025).
Salah satu bukti nyatanya adalah performa QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Hingga Maret 2025, volume transaksi QRIS di Sumsel mencapai 43,44 juta kali dengan pertumbuhan tahunan fantastis sebesar 382,87%.
Baca Juga
Selain itu, jumlah merchant yang menggunakan QRIS meningkat 19,70%, dan pengguna QRIS naik 5,36% dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, di balik geliat positif ini, Ricky mengingatkan pentingnya pemerataan literasi digital. Edukasi yang memadai dianggap kunci agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara optimal sekaligus terlindungi dari risiko-risiko penipuan dan penyalahgunaan.
“Kesadaran akan keamanan bertransaksi digital harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat makin cerdas dan terlindungi,” tambahnya.
Kisah Wondho (47), seorang sopir layanan transportasi online di Palembang, menjadi gambaran nyata pentingnya literasi digital.
Sebagai generasi X yang berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, Wondho sempat menjadi korban penipuan digital.
Dia menyimpan penghasilannya di aplikasi dompet digital. Suatu hari, ia menerima pesan berisi tautan dari nomor yang tidak dikenal dan tanpa curiga mengkliknya. Hanya dalam hitungan menit, saldo dompet digitalnya raib.
“Apes banget, padahal itu uangnya cukup untuk kebutuhan keluarga selama seminggu,” tuturnya.
Pengalaman pahit ini membuat Wondho jauh lebih berhati-hati, terutama dalam membuka tautan atau file dari pengirim yang tidak dikenal.
Perlindungan konsumen digital tidak hanya penting bagi pria seperti Wondho, tapi juga sangat relevan bagi perempuan yang kerap memiliki tingkat konsumsi lebih tinggi.
Yuni (43), pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Palembang, merasakan manfaat transaksi digital, khususnya lewat QRIS.
“Transaksi jadi lebih mudah dan cepat, nggak perlu mikirin kembalian yang kadang bikin pelayanan jadi lambat,” ungkapnya.
Namun, Yuni juga tetap waspada terhadap potensi penipuan digital. Ia selalu memastikan bukti pembayaran benar-benar valid sebelum menerima transaksi.
“Jangan gampang percaya, harus dicek dulu,” pesannya.
Dari sisi lain, Ketua TP PKK Sumsel sekaligus Duta Perlindungan Konsumen, Febrita Lustia Herman Deru, menekankan pentingnya perluasan layanan transaksi digital hingga ke wilayah pedesaan.
“Karena ibu-ibu di daerah itu masih banyak yang menggunakan pembayaran dengan uang, jadi nanti kita dorong juga untuk menggunakan transaksi digital,” ujarnya.
Kendati begitu, dia juga menekankan bahwa perlindungan konsumen menjadi bagian penting khususnya di kalangan perempuan.
Menurutnya edukasi tentang transaksi digital perlu dilakukan agar para perempuan yang relatif lebih konsumtif tidak sembrono saat melakukan transaksi.
“Kan banyak juga pinjaman online dan lainnya, jadi jangan sampai juga mereka ini tercemplung ke pinjaman-pinjaman yang ternyata tidak resmi atau bahkan gali lobang tutup lobang,” tutupnya.
