Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mengusulkan tujuh opsi lokasi untuk pembangunan rumah murah di Provinsi Kepri.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan usulan ini merupakan bagian dari dukungan program 3 juta rumah yang digulirkan pemerintah pusat.
Nyanyang mengaku sudah bertemu dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fachri Hamzah. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai koordinasi program perumahan di Kepri, termasuk usulan pembangunan rumah susun ASN, penanganan rumah khusus bagi masyarakat adat dan korban bencana, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di tujuh kabupaten/kota.
"Pemprov Kepri akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dan membuat perencanaan penanganan rumah murah di Kepri," katanya, Jumat (4/7/2025).
Adapun tujuh opsi lokasi pembangunan rumah murah di Kepri antara lain, pembangunan rumah susun ASN Pemprov Kepri di Pulau Dompak, rumah susun ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga, rumah susun khusus STAIN Sultan Abdurrahman Provinsi Kepri, rumah khusus Suku Laut di Lingga, rumah khusus beserta sarana umum untuk korban bencana di Serasan Natuna, dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di tujuh kabupaten dan kota se-Kepri.
Menurut Nyanyang, usulan-usulan tersebut telah masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) miliki Kementerian PKP.
Baca Juga
"Pemerintah akan prioritaskan renovasi kawasan pesisir atau perkampungan nelayan, diutamakan di daerah kumuh. Nanti akan dilengkapi dengan jalan, air minum, sanitasi dan pengelolaan limbah rumah tangga," ujarnya.
Selain itu, pembangunan rumah di wilayah pesisir seperti Lingga dan Natuna akan dilengkapi sarana produksi untuk meningkatkan pendapatkan masyarakat, seperti cold storage, sarana industri pengolahan ikan dan sejenisnya.
Pemerintah pusat juga kabarnya tengah mengkaji rencana kerja sama pengembangan perumahan dan kawasan permukiman antara pemerintah daerah dengan pengembang.
Kerja sama ini dengan memanfaatkan lahan milik pemerintah atau pemerintah daerah untuk dibangun kawasan perumahan oleh pengembang properti.
Rumah yang dibangun oleh pengembang tersebut kemudian dipasarkan oleh pemerintah melalui Bulog Perumahan.
Dengan pola seperti ini, harga jual rumah dapat ditekan, sehingga kemampuan masyarakat dalam hal kepemilikan rumah akan meningkat.
Nyanyang juga menegaskan bahwa tahun ini akan menuntaskan penataan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Pulau Penyengat sebagai kawasan destinasi pariwisata religi dan pelestarian budaya Melayu.
Selain itu, Pemprov Kepri akan membuat perencanaan penanganan rumah tidak layak huni berbasis kawasan pesisir di kawasan Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang.
"Diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi pilot project penanganan rumah layak huni di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau," pungkasnya.(239)
