Bisnis.com, PALEMBANG — Kementerian Keuangan Wilayah Sumatra Selatan (Kemenkeu Sumsel) mencatat kinerja belanja negara di wilayah itu hingga Maret 2025 tumbuh negatif sebesar 1,87% secara year-on-year (YoY).
Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumsel Agus Yulianto menjelaskan, realisasi belanja negara pada tiga bulan pertama tahun ini mencapai Rp10,2 triliun atau 20,75% dari pagu yang ditetapkan.
Jika diperinci, belanja negara dari sisi belanja pemerintah pusat terealisasi Rp2,52 triliun atau 16,28% dari pagu senilai Rp15,5 triliun. Total penyaluran itu mengalami pertumbuhan negatif sebesar 32,28% (YoY).
"Belanja daerah dari sisi belanja pemerintah pusat (K/L) masih mengalami kontraksi yang tentunya dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran,” jelasnya, dikutip Sabtu (2/5/2025).
Sementara itu dari sisi belanja transfer ke daerah telah terealisasi Rp7,6 triliun atau 22,82% dari pagu yang ditetapkan senilai Rp33,6 triliun. Capaian itu juga masih tumbuh positif mencapai 15,27% (YoY).
Kepala Kantor Perwakilan DJPb Sumsel Rahmadi Murwanto menambahkan, tahun ini menjadi tantangan luar biasa dalam realisasi belanja negara. Hal ini seiring dengan instruksi presiden yang dikeluarkan pada awal tahun lalu membuat sejumlah belanja yang tertahan.
Baca Juga
“Karena ada efisiensi terdapat beberapa belanja yang tertahan yaitu belanja barang dan modal,” kata Rahmadi.
Kendati begitu, lanjutnya, penurunan realisasi belanja di Sumsel hanya 1,87%. Artinya pemerintah pusat berhasil mengurangi laju penurunan yang sebelumnya diperkirakan sangat tinggi. Hal tersebut tercermin dari belanja K/ L yang terkontraksi 32,38%. "Tetapi dari belanja transfer ke daerah kita kejar tumbuh 15,27%. Terutama yang kita upayakan itu yang non fisik, salah satu contohnya percepatan penyaluran tunjangan profesi guru,” jelasnya.
Ke depannya, pihaknya akan menggunakan pola yang sama dengan mempercepat belanja yang terkait dengan pegawai, utamanya pada triwulan II akan ada gaji ke-13. “Akan kita upayakan sebelum selesai (triwulan II) sudah kita bayarkan semua, termasuk kemungkinan ada tambahan belanja karena dosen dosen sudah mendapatkan tunjangan kinerja,” kata dia.
Rahmadi menyebut untuk realisasi belanja pada tiap-tiap pos meliputi belanja pegawai Rp1,64 triliun, belanja barang Rp817 miliar, belanja modal Rp54 miliar, belanja bansos Rp13 miliar.
Sedangkan untuk transfer ke daerah terdiri dari DBH Rp1,89 triliun, intensif fiskal Rp4,51 miliar, dana desa Rp836 miliar, DAK non fisik Rp1,31 triliun, dan DAU Rp3,61 triliun.
