Bisnis.com, PEKANBARU — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau secara resmi menetapkan pasangan Abdul Wahid-SF Hariyanto sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk periode 2024—2029 dalam rapat pleno terbuka yang digelar hari ini. Pasangan ini berhasil meraih suara terbanyak dengan perolehan 43,1% dari total suara sah.
Ketua KPU Riau Rusidi Rusdan menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Riau 2024.
"Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Riau yang dengan senang hati dan riang gembira mengikuti tahapan Pilkada. Semua ini berlangsung di bawah pengawalan yang sangat humanis dari Polda Riau, Pemprov Riau, serta Forkopimda," ujarnya Kamis (9/1/2025).
Rusidi menegaskan bahwa keberhasilan Pilkada ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, termasuk peran aktif masyarakat, yang mendukung kelancaran pemilihan gubernur-wakil gubernur, serta bupati-wakil bupati di beberapa kabupaten di Riau.
"Ukuran utama keberhasilan ini adalah pasca Pilkada tidak ada Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), maupun Pemungutan Suara Susulan (PSS). Ini adalah keberhasilan seluruh masyarakat Riau, sementara kami hanya pelaksana amanat dari masyarakat," katanya.
Rusidi juga mengucapkan selamat kepada pasangan terpilih yang telah mendapat mandat dari masyarakat Riau. Dirinya memastikan bahwa seluruh proses berjalan ketat dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pihak terkait lainnya, termasuk media.
Baca Juga
Namun, dia mencatat bahwa tingkat partisipasi pemilih di Riau belum terlalu menggembirakan jika dibandingkan dengan data nasional.
"Kami akan melakukan riset ilmiah untuk mengetahui penyebabnya, apakah karena kurangnya sosialisasi dari KPU atau ada faktor lain. Ini perlu kajian mendalam agar tidak sekadar menduga-duga," jelasnya.
Selain menetapkan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih, KPU tingkat kabupaten di Riau juga menetapkan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih di lima kabupaten, yaitu Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti.
Sementara itu, tujuh daerah kabupaten kota lainnya masih menunggu penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jika ada putusan PSU dari MK, maka tahapan itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum penetapan calon terpilih," tambah Rusidi.
Terkait jadwal pelantikan, Rusidi menegaskan bahwa hal itu bukan wewenang KPU.
Kami hanya sampai pada penetapan calon terpilih melalui pleno terbuka ini. Pelantikan merupakan ranah lembaga yang berwenang," pungkasnya.
