Bisnis.com, BATAM - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Batam Tahun 2025 telah mengusulkan APBD Batam tahun depan sebesar Rp4,1 triliun. Angka ini jauh lebih besar dari 2024 yang sebesar Rp3,5 triliun.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan peningkatan ini jauh dari saat ia pertama kali menjabat orang nomor satu Batam tahun 2016. Saat itu nilai APBD masih Rp2,3 triliun.
"Kenaikan APBD Batam ini bisa dilakukan karena ada upaya menekan biaya-biaya tak perlu, mencegah kebocoran anggaran, lalu memaksimalkan sektor-sektor pendapatan sekaligus mencari sumber pendapatan baru," kata Rudi di Batam, Jumat (13/9/2024).
Menurut Rudi, pencegahan kebocoran dilakukan dengan digitalisasi laporan. Contohnya dengan pemasangan tapping box di dalam rangka pengawasan pajak darah, khususnya pendapatan dari pajak restoran dan usaha kuliner lainnya.
Selain itu, Pemerintah Kota (Pemko) Batam juga membatasi perjalanan dinas. Tak boleh ada pejabat atau pegawai melakukan perjalanan tanpa izin kepala daerah.
"Penghematan juga dilakukan dengan tak adanya pengadaan alat tulis kantor (ATK) di kegiatan-kegiatan atau proyek, tapi dipusatkan di OPD masing-masing," jelasnya.
Baca Juga
Honor pegawai yang biasanya ada di setiap kegiatan juga dipotong. Sebagai gantinya, pegawai diberikan tunjangan kinerja sesuai kemampuan daerah. "Langkah-langkah ini mampu menaikkan pendapatan daerah dan menekan kebocoran," ungkapnya.
Rudi mengatakan Pemko Batam akan fokus paa pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Untuk mewujudkannya, Pemko Batam telah menetapkan kebijakan alokasi belanja daerah dengan fokus pada bidang pendidikan, yakni sebesar 20% dari total anggaran. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, termasuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, serta pelatihan bagi tenaga pendidik.
"Pemko Batam juga mengalokasikan anggaran untuk penyediaan pakaian seragam anak sekolah negeri, transportasi anak sekolah di wilayah hinterland, serta insentif bagi guru sekolah swasta," tambahnya.
Selain bidang pendidikan, anggaran juga dialokasikan untuk sektor kesehatan, dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, penanganan stunting, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dan Universal Health Coverage (UHC).
"Di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Pemko Batam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, pelebaran, rekonstruksi, serta penanganan banjir dan pembangunan drainase," tutupnya.(K65)
