Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat belanja negara di Ranah Minang secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 9,84% hingga 22 Agustus 2025.
Kanwil DJPb Provinsi Sumbar Mohammad Dody Fachrudin mengatakan pertumbuhan negatif itu terlihat dibandingkan dengan periode sama pada tahun sebelumnya, dengan realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp18,57 triliun atau sebesar 56,27% dari pagu yang ada.
“Kami melihat sampai dengan 22 Agustus 2025, Program Strategis Pemprov Sumbar sudah berjalan dengan baik,” katanya dikutip dari data DJPb, Kamis (28/8/2025).
Dia menyebutkan program yang menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya adalah Program Revitalisasi Sekolah yang sudah dalam proses revitalisasi pada 113 sekolah dari total target 114 sekolah.
Selain itu, untuk Program Ketahanan Energi, telah diusulkan penyusunan kajian Pembangunan Industri Biodiesel B40 berbasis kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya dan kajian Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 50 MW di Kepulauan Mentawai dengan skema energi hijau untuk transformasi daerah terluar.
Realisasi program lainnya yakni Sekolah Unggul Garuda, progres implementasi program masih pada tahap pengajuan usulan Pemprov Sumbar kepada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
Baca Juga
Kemudian untuk ketahanan pangan, Sumbar menempati posisi 5 besar nasional dalam ketahanan pangan, didukung oleh pengelolaan sekitar 65.007 hektare daerah irigasi yang rutin dirawat dan ditingkatkan.
Selanjutnya terkait program strategis pemerintah, mulai dari makan bergizi gratis terdapat 23 SPPG dengan total penerimaan sebanyak 77.655 orang yang tersebar pada 12 kabupaten dan kota.
Selain itu juga ada untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, di mana untuk realisasi di Sumbar sampai saat ini adalah 2.290 unit rumah yang tersebar pada 289 lokasi.
Begitupun untuk koperasi desa merah putih, telah terbentuk 1.265 kopdes di seluruh wilayah Sumbar, yang terdiri dari 1.035 kopdes dan 230 koperasi kelurahan.
Lalu untuk sekolah rakyat, program ini sudah berjalan selama 33 hari, dan sudah terdapat 3 sekolah yang dikelola oleh BBPPKS, BLK Kabupaten Solok dan UNP.
“Kami akan terus aktif melakukan pengawasan atas terlaksananya pelaksanaan anggaran Program Strategis Nasional dalam rangka membantu tercapainya Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI,” ujarnya.
