Sumsel Akan Libatkan 39 Perbankan untuk Kelanjutan Program Pasar Murah

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel Ruzuan Effendi menilai upaya menjaga inflasi melalui pasar murah di wilayah itu cukup berhasil.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel Ruzuan Effendi (kiri) dan Kepala Biro Perekonomian Setda Sumsel, Hengky Putrawan saat memberikan pernyataan, di Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (6/2/2024). /Bisnis-Husnul
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel Ruzuan Effendi (kiri) dan Kepala Biro Perekonomian Setda Sumsel, Hengky Putrawan saat memberikan pernyataan, di Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (6/2/2024). /Bisnis-Husnul

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Sumatra Selatan akan melibatkan sebanyak 39 pihak perbankan di wilayah itu dalam kelanjutan pelaksanaan program pasar murah guna menekan laju inflasi daerah. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Ruzuan Effendi menilai upaya menjaga inflasi melalui pasar murah di wilayah itu cukup berhasil. 

“Ya, pasti berdampak. Meskipun inflasi kita secara year on year masih di angka 3,35% tapi untuk month to month Januari 2024 kita deflasi 0,08%,” katanya, Selasa (6/2/2024). 

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumsel juga telah melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta beberapa perusahaan BUMN dan BUMD. 

Dengan keterlibatan perbankan dalam kegiatan tersebut, pihaknya berharap mampu menghasilkan dampak yang lebih besar untuk menstabilkan angka inflasi Sumsel ke depan.

“Utamanya kita minta untuk mendukung program kita yang berjalan tiga kali dalam sepekan. Tapi kalau ingin melaksanakan mandiri juga lebih bagus, yang penting tetap ada laporan kepada kita,” jelasnya. 

Ruzuan menambahkan, penanganan inflasi tidak hanya sesaat namun dilakukan secara kontinu hingga inflasi dalam kisaran angka yang stabil.

Dia menerangkan bahwa target “stabil” yang dimaksud yakni angka inflasi yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah seiring dengan indikator lainnya seperti pertumbuhan ekonomi yang baik serta angka kemiskinan dan stunting yang menurun. 

“Jadi sangat tinggi tidak baik, tapi terlalu rendah juga tidak boleh karena artinya daya beli masyarakat kita rendah,” pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper