Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat masih konsisten untuk melakukan pengembangan industri halal di Ranah Minang.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan sebagai bukti konsistensi pemprov untuk pengembangan industri halal tersebut, telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumbar periode 2025-2045.
"Upaya menumbuhkembangkan industri halal akan terus dilakukan, dan hal ini dipertegas dalam penyusunan RPJP daerah periode 2025-2045," katanya dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (21/1/2024).
Dia menjelaskan sembari dalam penyusunan RPJP itu, khusus untuk industri halal akan disinkronkan ke dalam rancangan tersebut. Termasuk nanti pendalamannya dan akan dimuat dalam setiap RPJM daerah.
Fokus Pemprov Sumbar terhadap industri halal, sambung Gubernur, didasari oleh begitu besar dan lengkapnya potensi yang dimiliki oleh Sumbar untuk menjadi pusat industri halal di Indonesia, bahkan dunia.
Terlebih, keinginan itu bukan hanya menjadi keinginan daerah, melainkan juga keinginan dan kepercayaan pemerintah pusat kepada Sumbar, dan hal ini turut didukung dengan budaya dan masyarakat Sumbar.
Baca Juga
"Berulang kali, baik presiden maupun wakil presiden, meminta Sumbar untuk memaksimalkan segenap potensi yang ada agar menjadi pusat industri dan ekonomi halal. Makanya kami akan terus berupaya untuk lebih maksimal lagi melakukan pengembangan industri halal ini," tegasnya.
Mahyeldi melihat keberadaan industri halal akan sejalan dengan kondisi perekonomian dunia, dimana banyak muncul konsumen yang memprioritaskan kesehatan dalam setiap produk. Artinya dengan adanya produk halal yang lahir di Sumbar, dapat dilirik oleh konsumen, tidak hanya di Indonesia, tapi berpotensi untuk dunia.
"Ini adalah kesempatan besar bagi Sumbar, karena perekonomian dunia hari ini mulai bergeser kepada praktik-praktik ekonomi halal," sebutnya.
Dikatakannya upaya ini juga turut dibangun oleh segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sumbar, serta pemerintah kabupaten dan kota, dimana terus mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki untuk menumbuhkembangkan industri halal melalui program-program kerja yang akan dirancang.
Menurutnya dengan adanya komitmen bersama, maka hasil yang maksimal akan didapatkan, untuk mewujudkan Sumbar sebagai pusat industri halal.
Sebelumnya, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia, Wahyu Purnama A, yang belum lama ini berkunjung ke Padang, mengatakan menjalani tahun 2024 ini Indonesia memulai langkah menuju pusat industri halal dunia. Hal ini juga sesuai dengan arahan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Sesuai arahan Wapres Ma'ruf, seluruh produk makanan dan minuman yang ada di Indonesia sudah tersertifikasi halal pada tahun 2024. Karena secara posisi halal dunia, Indonesia berada posisi Malaysia," katanya.
Tidak akan berakhir pada 2024 saja, kata Wahyu, bahkan sertifikat halal juga akan menyasar berbagai produk lainnya, seperti kosmetik dan fashion. Menurut DEKS Bank Indonesia, hal ini akan terlaksana pada tahun 2025-2026 mendatang.
Wahyu menjelaskan untuk produk halal makanan dan minuman, Indonesia saat berada di peringkat ke-2 dunia setelah Malaysia. Secara umum untuk keuangan syariah Indonesia berada pada peringkat empat, masih berada dibawah Malaysia dan Arab Saudi.
Sementara kalau bicara halal, sambung Wahyu, Indonesia mempunya potensi yang besar. Seperti halnya di Provinsi Sumbar, filosofi orang Minangkabau yakni adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-BSK) yang telah lebih dahulu berpegang dan berpedoman kepada al-Quran dalam menjalani kehidupan.
"Begitupun soal makanan, di Sumbar ini kulinernya enak-enak dan hal ini halal. Makanya Sumbar pernah menjadi pilot project penerapan produk halal di Indonesia," ucap dia.
Dikatakannya bicara halal itu, tidak hanya sebatas sampai di produk saja. BI dalam hal ini yang mendapat arahan dari Wapres Ma'ruf, dimana proses produksi juga harus secara halal.
"Pernah tidak berpikir bahwa ayam goreng atau makanan steak itu disiapkan secara halal? Nah, dalam upaya ini kita sertifikasi halal sejak dari proses," jelasnya.
Seperti halnya untuk Rumah Potong Hewan (RPH), juru sembelih harus mendapatkan sertifikasi halal. Dengan demikian, hingga proses sampai jadi produk yang juga sudah berlabel halal.
Artinya sumber-sumber kuliner di Indonesia jadi halal, karena dengan adanya jaminan halal itu, secara kesehatan juga baik.
"Melalui halal, sumber kuliner jadi bersih," sebutnya.
Untuk itu Wahyu menegaskan persoalan untuk halal di Indonesia penting untuk terus didorong, terutama dalam pemahaman masyarakat soal halal tersebut.
Karena bila melihat dari indeks literasi halal ini, posisi Indonesia sampai 2023 baru berada 28%. Sedangkan tahun 2024 nanti ditargetkan naik jadi 40% dan tahun 2025 terus bertambah menjadi 50%.
"Kalau 50 orang dari 100 orang sudah paham yang namanya produk halal, maka hal ini sudah baik. Karena 50 orang yang paham itu akan bisa memberi tahu kepada yang belum tahu soal halal tersebut," ucapnya.
Wahyu mengaku bahwa tantangan saat ini adalah edukasi dan sosialisasi. Bicara edukasi dan sosialisasi ini bukan hanya kewajiban dari Bank Indonesia, OJK, atau lembaga industri keuangan lainnya. Tapi, setiap orang paham dengan persoalan halal, turut berkewajiban menyampaikannya kepada masyarakat tentang produk halal.
Dia menyampaikan terkait soal adanya suatu wilayah yang memang ada satu kawasan tidak bisa menerapkan 100% persen halal, maka hal tersebut perlu keterlibatan pemerintah daerah melalui kebijakan yang dilahirkan.
Begitupun di Sumbar, Wahyu melihat sangat cocok menerapkan konsep halal tersebut, terutama dalam menunjang sektor pariwisatanya. Dimana di hotelnya, bisa menyiapkan tempat mushola, dan di kamar beri petunjuk arah kiblat dan menyediakan sajadah.
Selain itu, makanan di restoran atau yang ada di hotel dimaksud juga perlu disertifikasi halal. Sehingga setiap wisatawan yang datang ke Sumbar, bisa tahu dan yakni bahwa makanan dan minuman yang mereka nikmati adalah halal.
Wahyu mendorong agar pemerintah daerah bisa menindaklanjuti soal produk halal dunia ini, dengan cara menetapkan sebuah aturan atau hal sebagainya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
