Bisnis.com, MEDAN - Pengamat ekonomi di Sumatra Utara (Sumut) Gunawan Benjamin menyoroti serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut yang masih rendah hingga akhir kuartal III tahun anggaran 2023.
Per 31 September 2023, realisasi pendapatan Sumut berada di level 63,75 persen. Sementara realisasi belanja terkonfirmasi oleh Kepala BKAD Sumut di angka 55,82 persen.
Menurut Gunawan, angka serapan itu terbilang rendah mengingat tahun anggaran yang akan berakhir kurang lebih dalam 2,5 bulan lagi.
Dari sisi belanja pemerintah, misalnya, Gunawan menilai perlu adanya akselerasi realisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut.
"Kalau dari amatan sebelumnya, pola-pola belanja anggaran yang paling besar itu di kuartal ke tiga dan ke empat. Namun, jika serapan anggaran ini bisa dilakukan lebih cepat, multiplier effectnya ke masyarakat tentu akan lebih besar. Masyarakat akan mendapat limpahan dari serapan anggaran yang diperuntukkan untuk proyek-proyek yang sifatnya produktif," kata Gunawan kepada Bisnis, Kamis (12/10/2023).
Bagaimanapun, kata Gunawan, belanja pemerintah daerah merupakan salah satu stimulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi di tengah kelesuan ekonomi masyarakat sebagai dampak pergolakan perekonomian global, ditambah penurunan harga komoditas unggulan Sumut, sementara harga bahan bakar serta beras sempat melonjak beberapa waktu lalu.
Baca Juga
Adanya proyek-proyek pemerintah yang produktif akan menyerap tenaga kerja. Hal itu juga, lanjut Gunawan, dapat pula berdampak ke sektor-sektor lain seperti perbaikan kualitas pelayanan, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Sumut, sehingga diharapkan ekonomi masyarakat turut membaik seiring jalannya pembangunan.
“Peran strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebenarnya sudah kelihatan dari data BPS, di mana serapan pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi itu cukup signifikan di kuartal kedua. Harusnya ini bisa jadi pembelajaran bagi mereka [pemerintah] bahwasanya sektor swasta itu tengah berhadapan dengan kendala-kendala struktural ekonomi,” lanjut Gunawan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumut (BPS) Sumut, ekonomi Sumut menunjukkan tren pertumbuhan sebesar 5,19 persen (yoy) pada triwulan II 2023. Kendati demikian, pertumbuhan itu dinilai Gunawan masih lambat mengingat tingkat inflasi pada triwulan III 2023 yang sebesar 2,15 persen.
Gunawan juga menyoroti kebijakan Pemprov Sumut dalam penggunaan anggaran yang cenderung bertumpu pada satu sisi semata. Dalam kondisi saat ini, misalnya, cukup terporsir untuk mendorong pemulihan daya beli masyarakat sehingga terkesan mengorbankan anggaran-anggaran produktif lain.
Pengamat yang juga berprofesi sebagai konsultan ekonomi di Sumut ini menilai, meski efektif menjaga daya beli masyarakat saat ini, pemberian bantuan sosial yang terlalu banyak dalam jangka waktu lama juga akan berimbas pada laju pertumbuhan ekonomi.
Ia pun menilai, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan itu serta mengubah pola-pola lama dalam realisasi anggaran agar roda perekonomian Sumut terus berputar.
“Saya memahami dilema-dilema kebijakan seperti ini. Saya sepakat untuk menjaga agar daya beli tidak bermasalah, namun jangan sampai terjebak dan terlena dalam kebijakan-kebijakan itu saja. Percepatan serapan anggaran yang terarah menjadi jalan yang harus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut,” tutupnya. (K68)
