Bisnis.com, MEDAN – Sekretaris Daerah Sumatra Utara Arief S. Trinugroho menyebut realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumut hingga akhir kuartal III tahun 2023 masih berjalan normal, kendati dari angka persentase serapan terbilang rendah.
Realisasi belanja di APBD Sumut yang baru mencapai 55,82 persen, dikatakan Arief, selain karena adanya perubahan dalam anggaran (P-APBD) tahun 2023, juga karena harus menyediakan anggaran untuk persiapan Pemilu 2024 sebesar 40 persen.
“Anggaran perubahan kita melonjak, lebih besar dari APBD murninya sehingga persentase untuk serapan belanjanya jadi lebih kecil. Lalu, kita ada anggarkan untuk KPU dan Bawaslu itu sebesar 40 persen. Ini yang memang harus disediakan seturut aturan kebijakan dari pusat. Walaupun mungkin itu hanya dipakai beberapa saja di 2023 ini,” kata Arief kepada Bisnis, Senin (9/10/2023).
Angka realisasi belanja Provinsi Sumut yang terbilang kecil juga diterangkan Arief lantaran adanya proyek infrastruktur yang belum masuk periode pembayaran.
Proyek multiyears pembangunan jalan dan jembatan di Sumut, misalnya, yang menggunakan APBD tahun anggaran 2022-2024. Kendati pembangunan fisik proyek telah berjalan, pencairan dana proyek ke Pemerintah disebut Arief belum dilakukan oleh kontraktor sehingga berpengaruh terhadap besaran angka belanja.
“Proyek multiyears kalau saya tidak salah, tahun ini harus dianggarkan 1,5 triliun. Nanti kita lihat target realisasinya berapa. Kalau untuk konstruksi ini, kan, biasanya kemajuan realisasi fisik jauh lebih tinggi daripada realisasi keuangan. Katakanlah sekarang realisasi fisiknya mungkin sudah 75 persen tapi masih banyak juga kontraktor yang belum sama sekali meminta pencairan atau menagih pembayarannya. Jadi kan masih nol realisasi keuangannya,” paparnya.
Baca Juga
Senada dengan Sekda Sumut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumut Ismael P. Sinaga mengatakan realisasi pendapatan dan belanja Sumut juga masih pada jalur yang ditetapkan.
“Realisasi pendapatan dan belanja masih on the track, ya. Kalau dibandingkan dengan rata-rata nasional posisi realisasi belanja Sumut di atas rata-rata realisasi Pemprov se-Indonesia,” terang Ismael kepada Bisnis melalui pesan WhatsApp, Senin (9/10/2023).
Kendati demikian, kata Ismael, Pemprov Sumut terus berupaya mengakselerasi serapan APBD jelang berakhirnya tahun anggaran 2023. Dari sisi pendapatan, terangnya, program pemutihan pajak kendaraan menjadi salah satu upaya itu.
Sementara untuk percepatan belanja, lanjut Ismael, Pemprov Sumut terus mendorong agar realisasi administrasi dan fisik kegiatan dapat selesai pada November mendatang.
“Ini sudah masuk triwulan terakhir. Pak Sekda sudah mengingatkan semua OPD untuk percepatan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yg sudah dilaksakan pada triwulan I sampai dengan triwulan III. Juga merapikan dokumen kegiatan sebagai bagian persiapan penyusunan laporan keuangan 2023,” tukas Ismael.
Sebagaimana terkonfirmasi oleh Kepala BKAD Sumut, realisasi APBD Sumut per 31 September 2023 yakni pendapatan sebesar 63,75 persen dari target pendapatan Rp14,37 triliun. Sedangkan belanja terealisasi sebesar 55,82 persen dari target belanja di tahun 2023 sebesar Rp15,39 triliun. (K68)
