Bisnis.com, PEKANBARU-- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Riau melihat dampak yang ditimbulkan oleh kabut asap dalam jangka panjang, akan mengancam kesehatan masyarakat dan dunia usaha.
Direktur Eksekutif Kadin Riau Kholis Romli mengatakan jika masalah kabut asap ini dibiarkan terus berlanjut dan memberikan berdampak negatif pada kesehatan dan bisnis, akan menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi di Bumi Lancang Kuning.
"Pertumbuhan ekonomi yang telah berkembang dan mulai membaik setelah pandemi ini, akan mundur kembali jika situasi kabut asap ini terus berlanjut. Dampaknya akan terasa di semua sektor bisnis, termasuk industri, logistik, ritel, jasa, dan terutama UMKM. Sektor penerbangan juga tidak luput dari dampak kabut asap yang berdampak langsung pada operasionalnya," ujarnya, Rabu (4/10/2023).
Saat ini, menurutnya belum ada perhitungan resmi mengenai kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kabut asap di Provinsi Riau, namun dampaknya terhadap kesehatan masyarakat sudah jelas dirasakan.
Misalnya produktivitas pekerja sudah terganggu, dan Romli menekankan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlanjut. Dia mengimbau agar semua asosiasi dunia usaha terkait tetap waspada terhadap potensi kerugian yang mungkin bakal dialami.
Selain itu, Romli ikut menyoroti program pengendalian dan penanganan karhutla pemicu kabut asap yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi masalah kabut asap.
Baca Juga
Dia menilai seharusnya semua pihak terkait melakukan langkah antisipasi yang efektif untuk mengatasi kondisi seperti ini. Polda Riau misalnya, dahulu dengan adanya desk Lancang Kuning, telah berupaya melakukan tindakan terkait.
Namun kini pihaknya menginginkan keterbukaan dan pernyataan resmi dari regulator pusat dan daerah mengenai situasi dan pengendalian kabut asap yang dilakukan, karena saat ini situasi dan kondisi akibat karhutla ini telah berjalan hampir dua bulan dan belum ada hasil maksimal terhadap perbaikan kualitas udara di wilayah Riau dan lainnya yang terdampak.
"Kami berharap agar pemerintah bisa lebih responsif dan aktif dalam menghadapi kondisi kabut asap ini. Mestinya tidak menunggu sampai terjadi kerusakan sosial dan ekonomi akibat kabut asap seperti yang terjadi di berbagai daerah," ujarnya.
Untuk dunia usaha, pihaknya mengimbau agar perusahaan-perusahaan dapat mematuhi SOP yang ada dan berperan aktif dalam menjaga wilayah mereka dari risiko kebakaran hutan dan lahan. Dia menyebut dukungan dari DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) juga telah dijalankan dalam menghadapi situasi karhutla ini.
Menurutnya setiap perusahaan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan SOP terkait penanganan karhutla. Sementara itu apabila memang ada perusahaan yang terbukti melanggar hukum terkait karhutla, harus ditindak secara adil tanpa pandang bulu. Dia juga mengimbau agar asosiasi terkait tetap waspada terhadap potensi kerugian yang mungkin dialami oleh dunia usaha akibat kabut asap.
