Bisnis.com, PALEMBANG -- Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) hingga saat ini masih terus berlanjut dan semakin meluas.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel M Iqbal Alisyahbana mengatakan kebakaran terbanyak di Sumsel saat ini terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang menyebar di beberapa titik kecamatan yang memiliki lahan gambut.
Adapun beberapa kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Pampangan, Sepucuk, Pangkalan Lampam, Pedamaran dan Kecamatan Tulung Selapan.
"Saat ini titik kebakaran lahan menyebar, karenanya tim satgas pemadam karhutla pun disebar ke sejumlah titik itu. Termasuk armada waterbombing kita pun sudah semaksimal mungkin," kata Iqbal, Rabu (4/10/2023).
Iqbal mengakui terdapat sejumlah kendala dalam proses pemadaman salah satunya yaitu kondisi seluruh kanal di kawasan gambut yang sudah mengalami kekeringan. Akibatnya, pengambilan air untuk proses pemadaman memiliki jarak yang cukup jauh dan memakan waktu.
Sementara, lokasi yang terbakar adalah gambut ditambah angin kencang sehingga api semakin cepat menyambar dan sulit dipadamkan. "Bahkan di Kabupaten OKI tercatat sudah 71 hari tidak mengalami hujan, sehingga persediaan air di kanal sudah mulai mengering," imbuhnya.
Baca Juga
Kapolda Sumsel Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo mengatakan pihaknya telah membahas terkait strategi penanganan karhutla yang lebih komprehensif dengan melibatkan 12 helikopter, yang terdiri dari 5 unit helikopter waterbombing milik APP Sinarmas, 4 Unit waterbombing dari BNPB yang diperbantukan di Provinsi Sumsel, 2 unit helikopter patroli, serta 1 unit helikopter patroli Baharkam Polri.
Menurut Wibowo, kegiatan pemadaman akan difokuskan di daerah OKI dan mengerahkan satgas darat sebanyak 100 personel Polri dari Satuan Brimob dan Samapta, untuk memperkuat 360 personel yang telah ditugaskan sebelumnya.
"Prioritas penanganan pada wilayah OKI lantaran asap akibat kebakaran di wilayah tersebut terbawa angin ke arah kota Palembang," bebernya.
Bencana karhutla yang masih berlangsung di Sumsel memberikan dampak buruk terhadap kondisi udara di beberapa daerah, utamanya Kota Palembang. Hal itu terlihat dari Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Palembang yang terus menunjukkan pergerakan ke tingkat yang buruk bahkan membahayakan.
Hasil dari data yang diterima Bisnis, ISPU di Kota Palembang untuk periode awal bulan Oktober 2023 cenderung berada di konsentrasi partikulat atau PM 2.5 antara 200 sampai dengan 300 Ugram per meter kubik dengan keterangan sangat tidak sehat dan berbahaya.
Dampak kabut asap itu salah satunya ditandai dengan peningkatan pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kota Palembang.
Data Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat jumlah orang yang mengalami ISPA sepanjang bulan September 2023 mencapai 10.708 atau meningkat dari bulan sebelumnya yang sebanyak 9.367 orang.
Pengamat Ekonomi sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Soekanto Sairuki memandang kabut asap yang terjadi akibat karhutla memberikan dampak yang beruntun terhadap berbagai sektor, termasuk ekonomi.
Soekanto menjelaskan, kabut asap berpengaruh pada peningkatan pasien ISPA yang secara langsung berdampak pada pengeluaran masyarakat untuk biaya pengobatan.
"Karena tidak semua masyarakat terdaftar dalam BPJS Kesehatan maupun asuransi. Artinya ada biaya yang harus dikeluarkan jika terkena ISPA," jelasnya.
Begitu juga dari sisi pemerintah. Menurut Soekanto, dengan adanya bencana ini pemerintah harus mengalokasikan anggaran ekstra yang sepatutnya dapat dialihkan untuk hal yang lebih produktif.
Sementara dari sisi bisnis dan usaha, kabut asap sangat mempengaruhi sisi operasional seperti misalnya jasa transportasi yang harus menghentikan perjalanannya lantaran tertutup kabut asap.
"Kalau asap semakin tebal tentu mempengaruhi tidak hanya angkutan darat, tetapi udara dan utamanya laut. Dengan begitu akan ada kerugian dan penurunan pendapatan dari para pengusaha dan pekerja," katanya.
Tidak hanya itu, kabut asap yang semakin pekat juga sangat berpotensi mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan. Kondisi itu tentunya berimplikasi pada jumlah kunjungan masyarakat ke tempat-tempat tertentu mulai dari pusat perbelanjaan dan tempat wisata.
Akibatnya jumlah kunjungan dan transaksi yang terjadi semakin menurun dan berdampak pada pergerakan perekonomian di suatu daerah. "Jadi dampaknya terhadap ekonomi memang ada dan nyata," tutupnya. (K64)
