Bisnis.com, BATAM — Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di triwulan II/2023 menurun dibanding triwulan sebelumnya, dari 6,51 persen (yoy) turun menjadi 5,04 persen (yoy).
Meski terkontraksi, tapi perekonomian Kepri secara kumulatif masih yang tertinggi di wilayah Sumatera sebesar 5,77 (ctc), dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Sumatera sebesar (4,90) persen (yoy) atau 4,84 persen (ctc), namun lebih rendah dari nasional sebesar 5,17 persen (yoy).
"Optimisme pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan perbaikan mobilitas dan konsumsi masyarakat sebagai dampak pembukaan sektor pariwisata dan meningkatnya investasi. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan percepatan belanja pemerintah daerah maupun pusat turut menjadi faktor pendorong," kata Kepala BI Perwakilan Kepri, Suryono, di Batam, Minggu (10/9/2023).
Suryono juga menyebut bahwa tingkat inflasi juga mengalami penurunan signifikan. BI Kepri mencatat inflasi gabungan Batam dan Tanjungpinang pada Agustus lalu tercatat 2,97 persen(yoy).
"Relatif terkendali dan berada dalam sasaran target inflasi sebesar 3,0±1 persen. Ke depannya diperlukan kolaborasi yang kuat antar lintas instansi dan lembaga untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif untuk menjaga stabilisasi harga," katanya lagi.
Selain penurunan inflasi, perekonomian Kepri juga tumbuh karena akselerasi pertumbuhan dari komponen konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan net ekspor.
Baca Juga
"Belanja modal pemerintah sejalan degnan pembangunan infrastruktur yang masif, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Pangsa komponen investasi yang cukup tinggi dipengaruhi upaya pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas produksi maupun realisasi belanja infrastruktur. Selain itu, kinerja net ekspor meningkatkan karena penurunan total impor yang lebih dalam dibanding penurunan total ekspor," paparnya.
Suryo kemudian menjelaskan bahwa realisasi pendapatan pemerintah daerah di Kepri hingga triwulan II/2023 tercatat sebesar 39,66 persen, sementara realisasi belanja mencapai 34,17 persen dari total anggaran.
"Realisasi pendapatan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 40,62 persen. Penurunan tersebut terjadi pada semua pos pendapatan transfer pemerintah pusat dan pos lainnya yang Sah. Sementara itu, realisasi belanja mengalami peningkatan dari 33,20 persen di triwulan II/2022 menjadi sebesar 34,17 persen di triwulan II/2023, disebabkan kenaikan belanja operasi khususnya belanja pegawai dan belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi dengan memanfaatkan potensi pariwisata Kepri melalui kebijakan insentif, berupa pembebasan biaya Visa on Arrival (VoA) yang lebih luas.
Selain itu Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan, Indra Soeparjanto menegaskan bahwa untuk mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara dan mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan.
