Bisnis.com, BATAM - Kemiskinan ekstrem di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus mengalami penurunan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan jika tahun 2021, angka kemiskinan di Kepri ada di kisaran 1,74 persen, maka pada tahun berikutnya sudah berada di kisaran 1,2 persen.
"Untuk permasalahan kemiskinan ekstrem, secara umum di Kepri terus mengalami penurunan. Jika pada tahun 2021 masih terdapat 41.300 jiwa, maka pada tahun 2022 turun menjadi 29.200 jiwa, atau berkurang hingga mencapai 12.100 jiwa. Dengan kata lain, jika sebelumnya angka kemiskinan di kisaran 1,74 persen, maka saat ini masih ada 1,2 persen. Inilah yang masih harus diselesaikan," kata Ansar, Sabtu (2/9/2023).
Menurut Ansar, masalah kemiskinan ini erat kaitannya dengan ketahanan pangan, sehingga upaya ketahanan pangan dan pertanian juga terus digesa, agar bisa memenuhi kebutuhan secara mandiri. Hingga saat ini, Kepri masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, dan hal tersebut yang membuat harganya lebih mahal.
"Di Kepri juga ketersediaan lahan pertanian sangat terbatas. Hal itu ditambah dengan keberadaan lahan yang dikelola para petani yang sebagiannya adalah lahan pinjam pakai dan bukan milik sendiri. Sehingga menyulitkan upaya pengembangan pertanian yang berkelanjutan," tuturnya.
Kemudian, kondisi kualitas tanah di Kepri bersifat marjinal, dimana tanah tersebut membutuhkan banyak asupan pupuk dan sentuhan teknologi. Sementara ketersediaan pupuk sendiri terbatas dan belum ada distributor lokalnya.
Baca Juga
Terakhir, Kepri menghadapi permasalahan ketersediaan air untuk pertanian yang terbatas di pulau-pulau dan harus dibagi dengan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga.
"Ini masih ditambah dengan rentang kendali antar pulau yang cukup jauh, sehingga membutuhkan biaya distribusi yang cukup mahal," jelasnya.
Sedangkan Mardiono mengatakan berdasarkan Keputusan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125/2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, ia terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta terjun langsung melihat ke lapangan, guna membahas berbagai permasalahan terkait pengentasan kemiskinan dan juga ketahanan pangan.
"Dan koordinasi seperti ini memang akan terus dilakukan, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Kepri, guna bersama-sama menyelesaikan permasalahan terkait pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan tersebut," jelasnya.
Program ketahanan pangan juga akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang telah diprioritaskan pemerintah, dimana salah satu targetnya adalah pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan bisa berjalan dengan baik.(K65)
