Bisnis.com, PADANG - Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatra Barat menjadi pelabuhan pertama yang dikunjungi oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam pelaksanaan aksi Reformasi dan Tata Kelola Pelabuhan 2023 – 2024.
Tenaga Ahli Stranas PK Febriyantoro mengatakan aksi reformasi tata kelola pelabuhan sudah mulai dilakukan periode sebelumnya (2021-2022) dengan 14 pelabuhan utama yang menjadi pilot.
Pada aksi 2023 – 2024 ini, ruang lingkup tata kelola perbaikan kawasan pelabuhan diperluas, dari 14 pelabuhan menjadi 260 pelabuhan (termasuk pelabuhan udara), salah satunya adalah Pelabuhan Teluk Bayur.
"Melalui aksi ini kita mengharapkan koordinasi dari seluruh stakeholder di Pelabuhan Teluk Bayur agar bisa diperoleh progress yang baik seperti pada 14 pelabuhan sebelumnya," kata dia dalam Rapat Koordinasi di Padang, Rabu (12/4/2023).
Stranas PK berharap Pelabuhan Teluk Bayur menjadi pelabuhan yang akan mendapat capaian terbaik, seperti yang pernah dialami oleh Pelabuhan Banten yang menjadi pelabuhan pertama yang dikunjungi oleh tim Stranas pada aksi 2021-2022, yang diakhiri dengan capaian yang paling baik diantara 14 pelabuhan lainnya.
Dikatakannya selain tambahan pelabuhan utama, ruang lingkup aksi 2023-2024 diperluas meliputi 462 Badan Usaha Pelabuhan (BUP), 1200 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)/Terminal Khusus (Tarsus), 203 Pusat Logistik Berikat dan 1404 Kawasan Berikat.
"Jumlah ini luar biasa besar, sehingga dituntut komitmen dan kolaborasi dari semua pihak," jelasnya.
Febriyantoro menyebutkan dipilihnya Pelabuhan Teluk Bayur untuk aksi dimaksud, karena ada beberapa hal yang dinilai memiliki peluang terjadi korupsi.
"Di Pelabuhan Teluk Bayur ini memang impor nya sedikit, artinya peluang korupsi itu kecil. Bukan berarti Stranas PK menganggap baik-baik saja. Kita akan meinvestigasi lebih lanjut soal aktivitas di Pelabuhan Teluk Bayur," tegasnya.
