Bisnis.com, MEDAN - Anggota Tim Satgas Pangan Sumatra Utara (Sumut) sekaligus anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumut Naslindo Sirait menegaskan akan melakukan pengawasan terhadap seluruh produsen ataupun distributor komoditas pangan, khususnya minyak goreng, agar menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikannya pascasidak produk Minyakita ke salah satu produsen dan distributor yang berada di Kota Medan, pada Senin (13/2/2023).
"Tapi jangan lupa, pengecer juga bisa kita tindak kalau kita memiliki data bahwa dia sudah mendapatkan harga yang sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) dari distributornya. Tapi dia sendiri yang menaikkan, nah itu juga bisa kita tindak," jelas Naslindo.
Khusus Minyakita, sambungnya, harga yang dipatok memang tidak diatur oleh mekanisme pasar (supply & demand), melainkan diatur oleh HET.
Sebelumnya, Tim Satgas Sumut menemukan sebanyak 7000 kardus atau setara dengan 75,6 ton produk Minyakita yang berada di gudang milik PT Yorgo Jawara Retail/PT Yorgo Anugrah Nusantara.
Saat sidak berlangsung, Naslindo juga melakukan pengecekan ke sistem milik produsen/distributor dan menemukan produk Minyakita yang berada di gudang tersebut benar milik PT Yorgo Jawara Retail dan merupakan hasil produksi pada bulan November dan Desember 2022 lalu.
"Jadi nanti penyidik yang silakan memastikan itu (penimbunan atau bukan). Tapi jika kita kaitkan dengan inflasi yang terjadi pada bulan Januari, salah satu andilnya itu adalah minyak goreng, dan kita semua merasakan keterbatasan/kelangkaan minyak goreng dan naiknya harga minyak goreng, khususnya yang kemasan Minyakita, itu juga mendikasikan seperti itu. Ada upaya-upaya untuk menahan atau tidak mendistribusikannya," tuturnya.
Diketahui pada bulan Januari 2023, minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang memiliki andil dalam pertumbuhan Inflasi, khususnya di Sumut. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik, angka inflasi di Provinsi Sumut pada bulan Januari menyentuh angka 0,91 month to month (mtm).
Oleh sebab itu Naslindo meminta kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disperindag Sumut dan KPPU Kanwil I Medan agar menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Tim Satgas Pangan Sumut tersebut beranggotakan Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumatera Utara (Sumut) Naslindo Sirait bersama dengan Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut Sujatmiko, Kabid Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sumut Shobi Kurnia, dan Deputi Direktur Bank Indonesia Perwakilan Sumut Wahyu Yuwana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
