Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kunjungi Pasar Bakti Medan, Jokowi Cek Harga Bahan Pokok dan Bagikan BLT

Jokowi menyebut harga sejumlah bahan pokok di Medan dan sekitarnya sudah mulai stabil, setelah sebelumnya sempat naik.
Kunjungi Pasar Bakti Medan, Jokowi Cek Harga Bahan Pokok dan Bagikan BLT / Setpres
Kunjungi Pasar Bakti Medan, Jokowi Cek Harga Bahan Pokok dan Bagikan BLT / Setpres

Bisnis.com, MEDAN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Pasar Bakti di Medan usai menghadiri Perayaan Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2023.

Sebelum memasuki pasar, Presiden Jokowi menyempatkan diri melihat pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yang berada di kawasan luar pasar. Jokowi juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dan sembako.

Usai melakukan tinjauan, Jokowi menyebut harga komoditas pangan di Kota Medan sepeti cabai merah, bawang, minyak, dan telur relatif baik. Harga telur yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan kini disebutnya sudah melandai.

"Relatif baik. [Harga] telur baik, daging kita cek, bawang merah juga, cabai sudah dalam kondisi baik. Beras, ini koperasi pasar tadi kita cek di beberapa warung di dalam tadi juga sudah terima beras dari bulog 5 kilogram harga Rp49.000. Artinya harga dijualnya nanti, perkilonya di bawah Rp10.000. Kualitasnya bagus tadi," ujar Presiden, Kamis (9/2).

Presiden mengatakan bahwa stabilitas harga komoditas pangan tidak terlepas dari peran pemerintah daerah seperti gubernur, walikota ataupun bupati.

"Semua terus ikut ngecek di pasar. Tidak hanya urusan makro tetapi mikronya dikontrol, yang paling penting itu. Dan itu setiap minggu kita cek setiap kabupaten, kota dan provinsi, inflasi berapa, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah, semuanya kita buka sekarang ini," paparnya.

Keterbukaan ini dimaksudkan Jokowi agar tercipta iklim kompetitif antar kepala daerah dalam menekan kenaikan angka inflasi yang saat ini dialami oleh seluruh negara.

"Kalau yang inflasinya bagus, diberi insentif dari Kementerian Keuangan, seingat saya Rp15 miliar," ucapnya.

Meski tidak ada hukuman bagi daerah yang masih cenderung tinggi angka inflasinya, Presiden menilai dengan adanya transparansi data, harusnya pemerintah daerah tersebut sudah merasa malu dengan hasil kinerjanya.

"Kalau inflasinya masih sampai 8 [persen], sampai 9 [persen], ada 1 atau 2 provinsi aja. Yang lain Saya kira sangat baik," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ade Nurhaliza
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper