Bisnis.com, PALEMBANG – Wakil Ketua Asosiasi Petani Sawit (Apkasindo) Sumatra Selatan M Yunus ingin pemerintah memperhatikan harga pupuk di kalangan petani sawit.
“Sebenarnya tidak perlu disubsidi, tapi pemerintah masuk mengontrol,” kata Yusuf saat dikonfirmasi Bisnis, Kamis (2/2/2023).
Yusuf mengatakan bahwa harga jual pupuk tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada pasar. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan tertinggi seyogyanya dapat memantau berapa harga pupuk yang sampai di masyarakat.
Menurutnya, jika pemerintah tidak berusaha untuk mengendalikan harga pasar pupuk, para petani akan kembali menjadi korban.
“Kalau pemerintah tidak mengendalikan maka yang mengendalikan adalah yang punya kuasa, yang pemain utama. Bisa jadi pemodal bisa jadi pemilik pupuk, bisa jadi distributor,” sambungnya.
Yusuf berharap, pemerintah bisa memangkas rantai distribusi pupuk yang terlalu panjang, sehingga harga pupuk yang dibeli oleh masyarakat tidak mahal.
Misalnya, pemerintah mempercayakan pada pihak koperasi untuk membeli pupuk pada pabrik dan menjualnya pada masyarakat dengan harga yang wajar.
Lebih lanjut, dia juga ingin pemerintah memastikan petani bisa mendapatkan kemudahan pada sistem pembelian pupuk, misalnya dua atau tiga kali bayar.
“Jangan sampai yang mendapatkan kesempatan seperti itu justru perusahaan-perusahaan besar. Mereka dapat harga yang lebih murah dan pembayaran yang lebih fleksibel, sementara petani sulit dengan cara harus bayar dulu baru pupuk datang,” jelas Yusuf.
Harga pupuk yang terlalu mahal ini juga akan berdampak pada jumlah produksi yang dihasilkan oleh para petani.
Pasalnya, petani akan mengurangi jatah pemupukan sawit atau bahkan tidak lagi memberikan pupuk, jika harganya tidak bisa dijangkau.
Dengan begitu, hasil produksi sawit akan menurun dan mempengaruhi secara keseluruhan mulai dari pendapatan petani, nilai konsumsi hingga pada pertumbuhan ekonominya.
“Jika tidak diatur dengan baik, bisa jadi berdampak pada tingkat kemiskinan yang meningkat,” pungkas Yusuf. (K64)
