Pasaman Barat Memiliki 8.000 Unit Rumah Tidak Layak Huni

Banyaknya jumlah RTLH di Pasaman Barat itu bukan akibat dampak dari bencana gempa bumi yang melanda pada Februari 2022 lalu
Ilustrasi pelaksanaan program bedah rumah./PUPR
Ilustrasi pelaksanaan program bedah rumah./PUPR

Bisnis.com, SIMPANG EMPAT - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatra Barat, menyatakan sampai saat ini terdapat 8.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di sejumlah desa belum tersentuh bantuan pemerintah.

Bupati Pasaman Barat Hamsuardi mengatakan penyebab belum tersentuhnya bantuan pemerintah terhadap 8.000 unit RTLH itu, akibat kondisi geografis yang dikelilingi pantai, sehingga tidak begitu terpantau.

"Kami dari Pemkab berharap bentul Pemprov Sumbar bisa membantu melalui bantuan rehab RTLH," katanya saat mendampingi Gubernur Sumbar menyalurkan bantuan rehab rumah, Kamis (22/12/2022).

Banyaknya jumlah RTLH di Pasaman Barat itu, juga bukan akibat dampak dari bencana gempa bumi yang melanda pada Februari 2022 lalu, tapi RTLH tersebut memang sudah ada sebelum gempa.

Untuk itu, Hamsuardi berharap, Pemprov Sumbar bisa mengalokasikan bantuan rehab rumah RTLH dengan jumlah yang lebih banyak. Sehingga masyarakat bisa menikmati rumah yang layak.

"Kami dari Pemkab bukan melepas tangan saja, sudah ada yang kami bantu. Tapi dengan jumlah sebanyak itu, diharapkan turut dibantu juga dari Pemprov Sumbar," sebut dia.

Di satu sisi, Hamsuardi merasa bersyukur, jelang penutupan tahun 2022 ini, Pemprov Sumbar telah menyalurkan bantuan untuk rehab rumah sebanyak 60 unit.

"Untuk saat ini, masyarakat tentu merasa sangat senang. Tapi untuk RTLH lainnya masih menanti untuk dibantu," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pada hari ini Selasa (22/12) telah disalurkan bantuan rehab untuk 60 unit RTLH di Jorong Mudiak Simpang Tanjuang Aro.

Dia menyebutkan bahwa Pemprov Sumbar menjamin hak setiap masyarakat untuk menempati dan memiliki rumah yang layak huni, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur melalui penyelenggaraan perumahan dan permukiman, agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak.

"Tentu bantuan rehab ini akan terus berjalan, dan rumah-rumah yang belum dibantu secara bertahap akan dapat giliran," jelasnya.

Mahyeldi menjelaskan bantuan 60 unit RTLH itu merupakan rumah yang kondisinya bukan akibat gempa bumi.

Sementara rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi akan dibantu melalui dana APBD Provinsi Sumbar. "Semoga rumah-rumah yang belum mendapat bantuan rehab ini bisa terwujud di tahun 2023 nanti," tutup Mahyeldi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper