Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan dukungan Kementerian Pertanian, menyiapkan skema penguatan sektor perkebunan kelapa dalam tiga tahun ke depan, sejalan dengan visi hilirisasi industri yang terus didorong pemerintah pusat maupun daerah.
Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau Syahrial Abdi menyebutkan kelapa merupakan salah satu komoditas unggulan yang akan mendapat perhatian serius pada periode 2025–2027.
Riau sendiri menjadi daerah strategis untuk mengambil peran di pasar global.
“Alhamdulillah, kita menjadi kebun kelapa terluas di Indonesia dengan luasan mencapai 440.000 hektare,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).
Potensi terbesar kelapa terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang dikenal sebagai sentra perkebunan kelapa rakyat. Dari daerah ini, kata Syahrial, diharapkan lahir penguatan industri berbasis kelapa yang bernilai tambah tinggi.
Upaya itu menurutnya juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang memberi perhatian besar pada hilirisasi industri perkebunan.
Baca Juga
“Mudah-mudahan dengan kebun kelapa yang kita miliki, kita bisa masuk ke mekanisme hilirisasi industri, sebagaimana yang juga didorong oleh kunjungan Menteri Pertanian,” ujarnya.
Dukungan pemerintah pusat pun telah diberikan. Menteri Pertanian RI, Amran, menurut Syahrial, sudah menyetujui upaya peremajaan kelapa sekaligus pembangunan tiga pabrik pengolahan di Inhil.
“Alhamdulillah, kita sudah dijanjikan untuk peremajaan kelapa. Insyaallah ada tiga pabrik yang akan dibangun di Indragiri Hilir. Kita berusaha maksimal agar anggaran bisa terserap dari APBN, dan sudah diokekan oleh Pak Menteri,” ungkapnya.
Selain peremajaan, Pemprov Riau juga menyiapkan langkah penataan ulang tata kelola air di kawasan sentra kelapa. Hal ini dinilai penting karena sejumlah daerah seperti Inhil, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan menghadapi ancaman intrusi air laut.
“Dukungan tidak hanya sebatas peremajaan kelapa, tetapi juga penataan trio tata air. Karena memang ada isu intrusi air laut yang bisa mengganggu produktivitas kebun masyarakat. Alhamdulillah, Balai Wilayah Sungai dari Kementerian PUPR sudah melakukan peninjauan,” jelasnya.
Dirinya menambahkan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci suksesnya program penguatan perkebunan kelapa. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak, keberlanjutan perkebunan kelapa rakyat di Riau bisa terjamin.
“Mudah-mudahan pada 2026–2027 target peremajaan seluas 43.800 hektare di enam kabupaten di Provinsi Riau dapat tercapai,” pungkasnya.
